Home / BANDAR LAMPUNG

Minggu, 31 Maret 2024 - 14:30 WIB

THR Tak Kunjung Dibayar Perusahaan? Yuk Lapor ke Disnaker Lampung yang Buka Posko Pengaduan Mulai 3 April 2024

Ilustrasi: RILIS.ID

Ilustrasi: RILIS.ID

LAMPUNGCORNER.COM, Bandarlampung — Menjelang hari raya Idul Fitri 1445 H/2024 M perusahaan diwajibkan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada pekerja atau karyawannya. Pembayaran THR tahun ini paling lambat 7 hari sebelum hari raya.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi juga telah mengeluarkan Surat Edaran kepada kabupaten/kota nomor 44/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

Edaran tersebut bertuliskan SE Gubernur ini dikeluarkan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: M/2/HK.04/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Selanjutnya pembayaran THR keagamaan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. THR Keagamaan diberikan kepada : A. pekerja/buruh yang telah bekerja 1 (satu) bulan terus menerus atau lebih; dan B. pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tetap

2. THR Keagamaan diberikan sebagai berikut: A. bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan terus menerus atau lebih, diberikan upah sebesar 1 (satu) bulan; dan B. bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 1 (satu) bulan terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional dengan perhitungan: waktu kerja (bulan) dikali 1 bulan upah kemudian dibagi 12.

3. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Harian Terakhir, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut: A. pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan; dan B. pekerja/buruh yang mempunyai waktu kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama waktu kerja.

4. Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

5. Bagi perusahaan yang menetapkan sesuai dengan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 2 di atas, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut.

6. THR Keagamaan wajib dibayar penuh dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dan tidak dapat dipotong.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR kegamaan Tahun 2024, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. mengupayakan agar perusahaan di wilayah saudara saudari agar membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

2. menghimbau perusahaan agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatoh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan;

3. untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, masing-masing Bupati/Walikota agar membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 yang terintegrasi melalui website hhtps://poskothr.kemnaker.go.id.

Pembukaan posko sendiri juga dibuka Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Plh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Sifa Aini mengatakan pada Minggu, 31 Maret 2024 dengan keluarnya SE Gubernur maka Disnaker akan langsung membuka posko.

“Kami akan membuka posko sejak 3 April 2024 mendatang, sehingga bagi karyawan yang merasa THR belum dibayarkan bisa langsung melakukan laporan,” ujar Sifa.

Posko pelaporan THR ini akan dibuka sampai 17 April 2024 mendatang. Sementara itu pada 2023 lalu Disnaker Lampung mencatat ada 23 kasus yang ditangani terkait persoalan THR ini.

“Namun semua laporan ini sudah dapat diselesaikan dan semua perusahaan sudah membayarkan THR karyawannya,” kata Sifa.

Persoalan THR yang banyak dilaporkan oleh pelapor sendiri berupa pekerja yang belum menerima THR. Namun Sifa menegaskan ada sanksi yang dapat diberikan pada perusahaan jika tidak membayarkan THR pada karyawan.

Diantaranya dijelaskan dalam Pasal 62 PP Nomor 36 Tahun 2021, apabila perusahaan yang telat memberikan THR, ialah pengusaha yang terlambat membayar THR akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total tunjangan keagamaan yang harus disalurkan sejak jatuh tempo. (*)

Share :

85 views

Baca Juga

BANDAR LAMPUNG

Delapan Tahun, PT Wahana Raharja Tak Setor PAD malah Punya Utang Rp3,1 Miliar

BANDAR LAMPUNG

Polisi Musnahkan BB Narkoba dan Miras Senilai Rp271 Miliar

BANDAR LAMPUNG

Puluhan Pecatur Senior dan Junior Meriahkan Turnamen Catur di PWI Lampung

BANDAR LAMPUNG

Polisi Ringkus Penculik dan Perampas Mobil Mahasiswa di Lapangan Saburai

BANDAR LAMPUNG

Wagub Nunik Ikuti Rapat Paripurna DPRD Lampung Lanjutan Pembicaraan Tingkat I

BANDAR LAMPUNG

PW IKA PMII Lampung Apresiasi Lahirnya Perpres Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren

BANDAR LAMPUNG

Tempat Cucian Mobil di Kemiling Terbakar, Truk Tangki BBM Dijilat Api

BANDAR LAMPUNG

Arinal Minta Bantuan Pusat Perketat 4 Pintu Masuk ke Lampung