LampungCorner.com, LAMPUNG UTARA – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menggelontorkan anggaran besar untuk penerangan jalan umum (PJU) pada 2026. Nilainya melonjak drastis menjadi Rp4,4 miliar, jauh di atas alokasi tahun 2025 yang hanya Rp738 juta.
Lonjakan anggaran ini sejalan dengan ekspansi pemasangan lampu jalan di berbagai titik strategis. Jika pada 2025 Dishub baru memasang 183 titik sebagai tahap uji coba, maka pada 2026 jumlah tersebut melesat menjadi 997 titik.
Kepala Dinas Perhubungan Lampung Utara, Anom Sauni, menyebut program tahun sebelumnya menjadi dasar peningkatan skala proyek tahun ini. Lampu LED berdaya 90 hingga 120 watt yang digunakan dinilai lebih efisien dan memberikan pencahayaan optimal.
“Di 2025 kita mulai dengan 183 titik. Hasilnya efisien dan pencahayaan lebih baik,” ujar Anom saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/4/2026).
Dengan total anggaran Rp4,4 miliar, biaya pemasangan per titik diperkirakan sekitar Rp4 juta. Pemasangan mencakup sejumlah ruas jalan protokol, mulai dari Tugu Payan Mas menuju kawasan pasar, Tanah Miring, Kota Alam, Bernah, hingga Jalan Soekarno-Hatta.
Tak hanya itu, proyek juga menjangkau Jalan Pahlawan, Jalan Skip, serta kawasan Tanjung Aman wilayah yang selama ini membutuhkan peningkatan penerangan.
Dalam pelaksanaannya, Dishub menggunakan sistem e-katalog dengan mekanisme negosiasi. Dari sejumlah penyedia, PT Optima Bekasi dipilih dengan pertimbangan kualitas produk, tingkat pencahayaan (lumen), serta garansi lima tahun.
“Kami mempertimbangkan kualitas lampu dan keandalan perusahaan. Garansi lima tahun menjadi salah satu faktor utama,” jelas Anom.
Hingga awal April 2026, progres pemasangan telah mencapai sekitar 650 titik. Sisa pekerjaan ditargetkan rampung dalam pekan ini, termasuk di wilayah Jalan Abung Raya Timur (Abrati), Jalan Abung Raya Barat (Abraba), Kampung Baru, dan Sribasuki.
Meski pemerintah daerah mengklaim program ini bertujuan meningkatkan keamanan, menekan angka kecelakaan, serta mengurangi potensi kriminalitas di malam hari, besarnya anggaran tetap menjadi sorotan.
Dengan harga satuan yang relatif seragam, transparansi spesifikasi teknis dan distribusi titik pemasangan dinilai krusial untuk memastikan program berjalan efektif dan bebas dari pemborosan.
“Dengan penerangan yang memadai, aktivitas masyarakat malam hari diharapkan lebih aman,” pungkas Anom. (*)
