LampungCorner.com, PESAWARAN – Kabupaten Pesawaran menjadi daerah pertama di Provinsi Lampung yang melantik pengurus Pengurus Anak Cabang (PAC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) di seluruh kecamatan.
Langkah ini diharapkan memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal pembangunan sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan dan akuntabel.
Pelantikan pengurus PAC ABPEDNAS masa bakti 2025–2030 dari 11 kecamatan tersebut berlangsung di Aula Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran, Senin (19/10/2026).
Kegiatan itu dihadiri Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., Wakil Bupati Pesawaran sekaligus Ketua DPC ABPEDNAS Pesawaran Antonius Muhammad Ali, Sekretaris Dewan DPD ABPEDNAS Provinsi Lampung Hanafiah Hamidi, Wakil Ketua I DPRD Pesawaran M. Nasir, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, para camat, serta kepala perangkat daerah terkait.
Bupati Nanda Indira mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Dia berharap amanah organisasi dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam memperkuat fungsi BPD sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
Nanda juga mengapresiasi terbentuknya kepengurusan PAC ABPEDNAS di seluruh kecamatan di Pesawaran. Menurut dia, langkah tersebut menjadi capaian yang patut dibanggakan sekaligus diharapkan memicu daerah lain di Lampung untuk melakukan hal serupa.
“Pesawaran menjadi kabupaten pertama yang melaksanakan pelantikan PAC ABPEDNAS di Provinsi Lampung. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kabupaten lain untuk membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan,” ujarnya.
Dia menegaskan, peran BPD semakin penting di tengah tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Karena itu, pengurus ABPEDNAS diminta memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan kapasitas, serta menjalankan tugas secara cermat dan bertanggung jawab.
Menurut Nanda, pelantikan bukanlah akhir dari perjalanan organisasi, melainkan awal dari pengabdian untuk masyarakat. Seluruh pengurus diharapkan mampu menjalankan program kerja secara konsisten dan membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah demi mendorong kemajuan desa.
“Pemkab Pesawaran siap membuka ruang kerja sama seluas-luasnya. Mari kita perkuat sinergi dan soliditas untuk mewujudkan desa-desa di Bumi Andan Jejama yang semakin maju, makmur, dan sejahtera,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPC ABPEDNAS Pesawaran Antonius Muhammad Ali menyebut pelantikan tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat komitmen BPD di seluruh desa agar semakin solid dan bermartabat. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Nanda Indira beserta jajaran pemerintah daerah atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
Antonius menegaskan, ABPEDNAS memiliki tanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan program pembangunan dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa.
Sejumlah program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Kampung Nelayan, menurut dia, perlu mendapat pengawalan agar pelaksanaannya tepat sasaran, mampu meningkatkan kesejahteraan, serta menggerakkan perekonomian masyarakat.
“ABPEDNAS harus menjadi mata dan telinga masyarakat sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan desa. Kami siap mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Pesawaran, terutama memastikan pengawasan Dana Desa berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan,” kata Antonius.
Di sisi lain, Sekretaris Dewan DPD ABPEDNAS Provinsi Lampung Hanafiah Hamidi mengapresiasi pelantikan PAC ABPEDNAS di 11 kecamatan di Pesawaran. Dia berharap langkah tersebut menjadi pemantik bagi kabupaten lain di Lampung untuk membentuk kepengurusan serupa.
Dengan begitu, koordinasi organisasi dan penguatan peran BPD di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih optimal.
Hanafiah menjelaskan, desa merupakan fondasi penting pembangunan daerah. Dalam sistem pemerintahan desa, BPD memiliki posisi strategis untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi serta kewenangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Karena itu, seluruh jajaran ABPEDNAS diharapkan terus membangun komunikasi dan koordinasi yang harmonis dengan pemerintah. Sinergi tersebut diperlukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat.
Melalui pelantikan ini, ABPEDNAS Pesawaran diharapkan tidak sekadar memperkuat konsolidasi organisasi, tetapi juga meningkatkan kapasitas BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mengawal pembangunan.
Dengan pengawasan yang optimal serta kolaborasi yang terarah, program pembangunan desa diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
Editor: Furkon Ari
