JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan dana sebesar Rp 400 triliun untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat pada 2027.
Program tersebut menyasar sekitar 28 juta keluarga, mulai petani, nelayan, warga pedesaan, daerah tertinggal, hingga masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
“Rencana kita, sasaran kita, insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp 400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan di daerah-daerah tertinggal. Juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka berpenghasilan rendah,” ujar Prabowo.
Dia menegaskan, program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 28 juta keluarga. Pemerintah berharap perluasan akses pembiayaan dapat membantu masyarakat mengembangkan kegiatan produktif sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
“Ini nanti sasarannya adalah kurang lebih 28 juta keluarga, 28 juta keluarga,” sambungnya.
Prabowo mengatakan, rencana tersebut merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah memperluas akses keuangan masyarakat di berbagai daerah. Penyaluran kredit bagi rakyat juga akan ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
“Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit untuk rakyat, dan kita juga akan masif lagi. Tadi saya lihat penyaluran kurang lebih Rp 53 triliun yang penerima manfaat adalah sekitar 2 juta warga kita,” terangnya.
Selain memperluas akses keuangan, Prabowo menyoroti besarnya potensi sumber daya alam (SDA) Indonesia yang dinilai dapat menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dia mengungkapkan, berdasarkan kajian yang dimilikinya, terdapat lima konsesi dengan cadangan bernilai hingga Rp 5.400 triliun atau setara USD 300 miliar.
Namun, Prabowo mengingatkan bahwa nilai tersebut masih berupa potensi kekayaan yang berada di bawah tanah dan belum sepenuhnya menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan tepuk tangan terlalu cepat, karena kekayaan itu masih di bawah tanah, tapi yang saya maksud adalah negara kita sangat kaya. Sekarang tinggal kita pemerintah,” ujar Prabowo.
Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah harus memahami tanggung jawabnya dalam mengelola kekayaan negara.
Pemberian konsesi tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui pertimbangan matang, termasuk memastikan kemampuan pihak penerima dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.
“Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Karena itu kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi, kita harus teliti. Yang kita percayakan konsesi itu, dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan,” tegasnya.
Prabowo menekankan, pengelolaan kekayaan alam harus dilakukan secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas. Dengan begitu, potensi besar yang dimiliki Indonesia diharapkan mampu mendorong kesejahteraan rakyat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah. (*)
