JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Letjen TNI Kristomei Sianturi segera bekerja setelah dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Pesan tersebut menjadi arahan awal bagi Kristomei yang kini bertanggung jawab memimpin penanganan bencana nasional, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah.
“Arahannya, gas terus, segera bertugas dengan baik,” kata Kristomei seusai pelantikan.
Kristomei mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah mengonsolidasikan internal BNPB sekaligus mempelajari situasi kebencanaan terkini. Namun, konsolidasi tersebut tidak akan menghambat upaya percepatan penanganan bencana.
Salah satu prioritasnya adalah mendorong agar karhutla di sejumlah daerah segera teratasi. Menurut dia, penanganan harus dipercepat karena dampaknya telah dirasakan masyarakat.
“Targetnya as soon as possible, secepat mungkin, karena rakyat sudah terdampak, jadi harus segera. Karena itu, seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus responsif,” ujarnya.
Kristomei juga menekankan pentingnya kecepatan dalam merespons bencana. Evaluasi akan dilakukan agar penanganan di lapangan tidak terlambat dan risiko jatuhnya korban dapat ditekan.
“Respons ini hitungannya bukan jam, menit, itu yang akan kita evaluasi ke depan sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia,” tambahnya.
Meski demikian, Kristomei menegaskan penanganan bencana tidak bisa hanya mengandalkan BNPB. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat.
Dia menyebut kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi sebagai prinsip yang akan dikedepankan dalam kepemimpinannya di BNPB.
Kristomei mengibaratkan penanganan bencana seperti tali tambang yang membutuhkan banyak pihak untuk bekerja bersama agar memiliki kekuatan.
“Kita harus bekerja sama, karena permasalahan bencana ini enggak bisa (ditangani) BNPB sendiri, harus semua. Ibaratnya, kalau saya bilang tuh rope analogy, analogi tali tambang itu lho, jadi semua terlibat, semua kementerian, lembaga, TNI, Polri, harus sama-sama kita, termasuk masyarakat,” terangnya.
Menurut Kristomei, bencana bukan hanya persoalan satu kelompok masyarakat. Dampaknya dapat dirasakan banyak orang dalam suatu wilayah sehingga penanganannya harus menjadi tanggung jawab bersama.
Karena itu, dia menilai sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat, termasuk dengan melibatkan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.
“Jadi ada sinkronisasi antara aturan pusat dan aturan daerah, termasuk masyarakat. Jangan hanya bertumpu pada lembaganya saja, mari sama-sama kita karena ini permasalahan kita bersama,” pungkasnya. ***
