LampungCorner.com, BANDAR LAMPUNG – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung menutup rangkaian Pekan Pendidikan Wartawan Lampung 2025 dengan diskusi bertema “Pajak Menekan, Media Sulit Bertahan” yang digelar di Swiss-Belhotel, Jumat (21/11/2025).
Diskusi ini menjadi penutup dari agenda yang telah berjalan sejak 17 November, setelah sebelumnya dibuka dengan pembahasan mengenai Tantangan Integritas Wartawan di Era Kecerdasan Buatan. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan Diklat Kewartawanan dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) XXXVI PWI Lampung.
Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, mengatakan diskusi tersebut menjadi puncak kolaborasi bersama perusahaan pers untuk membedah problem besar yang tengah menghantam dunia media.
“Intinya, kami sedang membicarakan nasib perusahaan pers yang kini diguncang badai bernama disrupsi digital,” ujar Wira.
Ia mengungkapkan, kondisi semakin berat karena perusahaan pers kini dikenakan pajak setara korporasi besar. Bahkan, tarif pajak yang diterapkan mencapai 15 persen dari pendapatan.
“Jika kami mendapat pemasukan Rp100 juta, maka Rp15 juta harus disetorkan ke negara. Jumlah itu sudah bisa menggaji lima wartawan di Lampung,” tegasnya.
Tak hanya itu, perusahaan media wajib mengajukan PKP yang mewajibkan pelaporan bulanan. Keterlambatan pelaporan dikenakan denda Rp500 ribu per bulan.
Atas situasi ini, Wira berharap pemerintah turun tangan mendorong Kementerian Keuangan memberi afirmasi khusus bagi perusahaan pers.
“Mengapa negara demokrasi seperti Indonesia justru belum memiliki kebijakan yang membantu perusahaan pers tetap hidup?,” tanyanya.
Ia berharap diskusi tersebut dapat menghasilkan rekomendasi nyata untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menilai tema diskusi tidak hanya menarik, tetapi juga menjadi pengingat bahwa ada persoalan serius yang harus dibahas secara jujur dan terbuka.
“Tema ini bukan hanya relevan, tetapi juga ‘menampar halus’ kita bahwa kondisi media sedang tidak baik-baik saja,” ungkapnya.
Menurut Marindo, media adalah salah satu pilar penting demokrasi. Tanpa media yang sehat, kuat, dan independen, masyarakat akan kehilangan ruang kontrol serta ruang dialog publik.
Namun di sisi lain, negara juga membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Dua kepentingan ini, menurutnya, sama-sama vital.
“Tantangannya adalah bagaimana menemukan titik keseimbangan agar keduanya bisa berjalan dan saling menguatkan, bukan saling memberatkan,” jelasnya.
Marindo menyadari bahwa banyak media, khususnya media lokal, sedang berjuang melawan tekanan finansial akibat perubahan pola bisnis, persaingan digital, hingga regulasi yang belum sepenuhnya adaptif.
Ia berharap diskusi ini menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif yang bisa ditindaklanjuti bersama, baik oleh Pemda, pemerintah pusat, organisasi profesi media, maupun pelaku industri.
“Kami ingin Lampung menjadi daerah yang komunikatif, transparan, dan didukung oleh media yang kokoh serta profesional,” tegasnya. (*)
Editor: Furkon Ari
