lampungcorner.com – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah keterbatasan fiskal.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, usai rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (5/2/2026).
Marindo menjelaskan, dalam rapat tersebut Gubernur menegaskan bahwa seluruh OPD harus memiliki inovasi dalam memaksimalkan potensi aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung. Berdasarkan data yang ada, total nilai aset Pemprov Lampung hampir mencapai Rp19 triliun.
“Nilai aset kita cukup besar. Dari data aset yang ada, seharusnya ini mampu menghasilkan potensi nilai ekonomis bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Apalagi di tengah kondisi keterbatasan fiskal dan APBD yang juga terbatas, pemanfaatan aset menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Marindo.
Ia menambahkan, Gubernur berdiskusi langsung dengan seluruh Kepala OPD dan meminta masing-masing menyampaikan inovasi pemanfaatan aset. Seluruh OPD, kata Marindo, menunjukkan semangat untuk mengoptimalkan aset yang ada, tidak hanya dengan skema sewa semata.
“Kita tidak ingin hanya memanfaatkan aset melalui sistem sewa, tetapi bagaimana menciptakan nilai tambah secara ekonomis. Misalnya melalui kerja sama pemanfaatan, kemitraan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar ekonomi bisa tumbuh bersama,” jelasnya.
Salah satu contoh inovasi pemanfaatan aset yang dibahas dalam rapat tersebut adalah UMKM Center, di mana aset daerah tidak hanya disewakan, tetapi dikelola bersama melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Lampung sehingga dapat memberikan kontribusi langsung terhadap penerimaan daerah.
Terkait jumlah aset, Marindo menyebutkan bahwa Pemprov Lampung memiliki sekitar 6.000 unit atau bidang aset, dengan total nilai sekitar Rp19 triliun.
Aset tersebut sangat beragam, mulai dari tanah dan bangunan hingga peralatan seperti komputer, perlengkapan kantor, dan fasilitas pendidikan.
“Secara akuntansi ada nilai kapitalisasi aset, namun meskipun nilainya kecil seperti bangku sekolah, selama masih digunakan tetap tercatat sebagai aset,” ujarnya.
Saat ini, Pemprov Lampung masih menunggu masukan lanjutan dari seluruh OPD. Beberapa inovasi yang diusulkan masih dalam tahap kajian, bahkan ada OPD yang akan melakukan benchmarking dan kunjungan ke daerah lain untuk memperoleh referensi dan data pembanding sebelum diterapkan di Lampung.
“Sudah banyak ide yang disampaikan, tapi kita masih lakukan kajian agar pemanfaatannya tepat, optimal, dan sesuai aturan,” pungkas Marindo.
