PESAWARAN – Potensi bencana di Kabupaten Pesawaran tak bisa dipandang sebelah mata. Wilayah pesisir, perbukitan, pulau-pulau kecil hingga daerah aliran sungai menyimpan beragam ancaman, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga tsunami.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggandeng Institut Teknologi Sumatera (ITERA) menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Pesawaran 2026–2030.
Langkah strategis itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Risiko Bencana yang digelar di Ruang Rapat Teluk Ratai, Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran, Selasa (22/9/2026).
FGD dibuka Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian, yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sunyoto. Kegiatan tersebut melibatkan unsur Forkopimda, DPRD Pesawaran, instansi vertikal, perangkat daerah terkait, perguruan tinggi, camat, kepala desa, serta perwakilan organisasi relawan.
Dalam sambutannya, Sunyoto menegaskan, dokumen KRB menjadi salah satu pijakan penting dalam merancang kebijakan dan strategi penanggulangan bencana di daerah.
Karena itu, penyusunan kajian harus didukung keselarasan data, persepsi, dan koordinasi antinstansi maupun seluruh pemangku kepentingan.
“FGD ini dilaksanakan untuk menjaring masukan, data sektoral serta melakukan validasi terhadap peta risiko, sehingga dapat menghasilkan dokumen KRB yang akurat dan aplikatif,” jelasnya.
Menurut Sunyoto, penanggulangan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan setelah bencana terjadi. Upaya pencegahan, mitigasi, perencanaan, dan kesiapsiagaan harus menjadi perhatian sejak awal.
“Bencana tidak dapat diprediksi secara pasti, namun dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir melalui kesiapsiagaan dan perencanaan yang baik,” ujarnya.
Sementara itu, Tim ITERA yang diketuai Rezki Naufan Hendrawan, dosen Program Studi Teknik Geologi, memaparkan bahwa penyusunan KRB 2026–2030 bertujuan mengidentifikasi tingkat risiko bencana melalui analisis bahaya, kerentanan, dan kapasitas secara spasial serta terintegrasi.
Dokumen tersebut nantinya menjadi landasan dalam mendukung kebijakan penanggulangan bencana, penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), penataan ruang, hingga penguatan aksi kesiapsiagaan masyarakat.
Berdasarkan kajian awal, karakteristik geografis Pesawaran yang beragam menjadi faktor penting dalam pemetaan ancaman bencana. Sejumlah potensi bencana geologi dan hidrometeorologi menjadi perhatian dalam kajian tersebut.
Sedikitnya tujuh jenis bencana masuk dalam lingkup analisis, yakni banjir, banjir bandang, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta tsunami.
Tak sekadar memetakan ancaman, kajian ini juga mencakup penyusunan peta bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana, termasuk peta risiko multibahaya.
Hasil akhirnya ditargetkan berupa Dokumen KRB Kabupaten Pesawaran 2026–2030, album peta, matriks desa, serta rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana.
Negeri Katon dan Padang Cermin Jadi Perhatian
Dalam paparan sementara, Tim ITERA mengungkap sejumlah wilayah dengan potensi ancaman bencana yang perlu mendapat perhatian.
Untuk potensi banjir kelas sedang dan tinggi, luasan terbesar tercatat berada di Kecamatan Negeri Katon.
Sementara itu, Kecamatan Padang Cermin memiliki potensi ancaman banjir bandang dengan total luasan kelas bahaya mencapai 1.099,57 hektare.
Ancaman karhutla di Kabupaten Pesawaran juga masuk kategori tinggi. Kecamatan Negeri Katon tercatat memiliki luasan kelas bahaya tertinggi untuk jenis bencana tersebut.
Adapun potensi bahaya kekeringan tergolong kelas sedang. Sedangkan ancaman tsunami masuk kategori tinggi di Kecamatan Padang Cermin.
Temuan awal tersebut menjadi bagian penting dalam merumuskan langkah mitigasi yang lebih terarah, terutama bagi wilayah yang memiliki tingkat ancaman bencana tinggi.
Dalam penyusunan KRB, Tim ITERA juga memperhitungkan berbagai aspek kerentanan, meliputi sosial-budaya, ekonomi, fisik, serta ekologi atau lingkungan.
Sementara kapasitas daerah dianalisis melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat (IKM).
Melalui FGD ini, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan didorong menyampaikan masukan berdasarkan data serta kondisi sektoral masing-masing.
Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar dokumen KRB tidak hanya menjadi kajian teknis, tetapi juga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.
Tahapan selanjutnya meliputi finalisasi kajian kerentanan dan kapasitas, penyusunan Peta Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat, asistensi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), penyusunan rekomendasi generik dan spesifik beserta matriks, serta konsultasi publik.
Melalui kolaborasi BPBD Pesawaran dan ITERA, penyusunan KRB 2026–2030 diharapkan menghasilkan dokumen yang komprehensif, berbasis data, dan aplikatif.
Dengan demikian, upaya membangun Pesawaran yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan tidak hanya menjadi wacana, tetapi memiliki pijakan perencanaan yang kuat. (*)
Editor: Furkon Ari
