lampungcorner.com – Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus bertemu dengan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal di Kantor Gubernur Lampung pada Senin (2/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis yang perlu disinergikan antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Pemerintah Provinsi Lampung.
Usai pertemuan, Parosil mengatakan ada banyak hal yang dibicarakan bersama Gubernur, salah satunya terkait rencana pembangunan sekolah rakyat. Ia mengungkapkan Lampung Barat mengalami kesulitan mencari lahan seluas di atas lima hektare sebagai syarat pembangunan. Sementara itu, pemerintah provinsi memiliki lahan yang memenuhi kriteria tersebut dan telah memberikan izin serta persetujuan untuk digunakan.
“Alhamdulillah Pak Gubernur sudah memberikan izin dan persetujuan. Mudah-mudahan tidak ada lagi kendala,” ujarnya.
Selain itu, Parosil juga menyinggung persoalan konflik satwa liar yang telah berlangsung sejak tahun 1990 hingga 2026, yakni keberadaan kelompok “Jambul” dan “Bunga”, sebutan bagi kawanan gajah liar di Lampung Barat. Ia mengusulkan agar dilakukan relokasi gajah ke Taman Nasional Way Kambas guna mengurangi potensi konflik dengan masyarakat.
“Kemarin saya sampaikan dengan Pak Gubernur bagaimana caranya agar dilakukan relokasi gajah itu ke Way Kambas,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas penanganan infrastruktur jalan, terutama ruas Subur Jaya menuju Tanggamus, Sukabumi menuju Tanggamus, serta Way Mengaku menuju Oko Selata. Menurut Parosil, beberapa ruas sebenarnya telah masuk dalam APBD tahun ini, namun keterbatasan anggaran membuat penanganannya belum maksimal. Ia menyebut Gubernur telah berkomitmen untuk menangani ruas-ruas jalan yang kondisinya cukup parah pada tahun ini.
Tak hanya itu, peningkatan pendapatan asli daerah juga menjadi perhatian, khususnya dari sektor galian C seperti pasir dan batu. Parosil meminta agar proses perizinan bagi para pengusaha dipermudah. Titik aktivitas galian C yang disoroti berada di Kecamatan Batu Brak, Sukau, dan Balik Bukit. Meski demikian, ia menerima informasi dari dinas terkait bahwa permohonan izin belum sepenuhnya masuk, sehingga kemungkinan terjadi miskomunikasi di lapangan.
“Mungkin nanti tugas dinas lingkungan hidup dan badan pendapatan daerah untuk mensosialisasikan bahwa ada kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan izin tersebut,” jelasnya.
Selain itu, pembahasan juga menyentuh komoditas kopi yang menjadi ikon Lampung Barat. Parosil menyampaikan pentingnya hilirisasi kopi agar memiliki nilai tambah bagi daerah. Ia berharap pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan berupa bantuan alat roasting dan fasilitas pendukung lainnya guna meningkatkan kualitas serta daya saing kopi Lampung Barat.
Pertemuan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong pembangunan daerah, mulai dari pendidikan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, hingga pengembangan komoditas unggulan daerah.
