PESAWARAN – Program revitalisasi satuan pendidikan tak hanya dituntut menghasilkan bangunan sekolah yang layak. Pengelolaan anggarannya juga harus bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Komitmen tersebut ditegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran melalui Sosialisasi Kampanye Antikorupsi Kejaksaan Negeri Pesawaran Tahun 2026, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kejari Pesawaran itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan.
Sosialisasi mengusung tema “Optimalisasi Peran Satuan Pendidikan dalam Mewujudkan Pengelolaan Program Revitalisasi Pendidikan yang Transparan, Akuntabel, dan Antikorupsi”. Pesertanya merupakan seluruh kepala sekolah yang menerima bantuan revitalisasi pada 2026.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Pesawaran Ardi Herliansyah, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pencegahan dan perlindungan kepada seluruh penyelenggara program. Dengan begitu, program strategis nasional dari pemerintah pusat dapat terlaksana sesuai ketentuan dan tata kelola yang berlaku.
Menurut Ardi, pendampingan dan edukasi hukum menjadi bagian penting agar program revitalisasi pendidikan berjalan baik, benar, serta berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang.
“Harapannya, seluruh pihak, baik penyelenggara maupun masyarakat, dapat sama-sama terlibat sebagai pelaksana dan pengawas. Sehingga penyelenggaraan program sesuai dengan apa yang diamanahkan,” ujarnya.
Kampanye antikorupsi tersebut juga merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kejari Pesawaran dalam bidang penerangan serta penyuluhan hukum.
Kepala Kejari Pesawaran Ummi Kalsum, menegaskan bahwa kehadiran kejaksaan tidak semata-mata sebagai aparat penegak hukum. Lebih dari itu, kejaksaan juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
Dia berharap para kepala sekolah dan seluruh pihak terkait mampu membangun budaya integritas, menjunjung transparansi, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
Sebagai bentuk keseriusan, kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan pakta integritas. Dokumen itu menjadi komitmen moral dan administratif seluruh pihak untuk menjalankan program revitalisasi secara profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi dan nepotisme.
“Kami berharap komitmen yang dituangkan dalam pakta tersebut tidak hanya menjadi dokumen semata, melainkan menjadi pedoman dan perilaku dalam menjalankan tugas masing-masing,” tegas Ummi.
Sementara itu, Bupati Pesawaran Nanda Indira B., mengapresiasi Kejari Pesawaran dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
Menurut Nanda, sektor pendidikan merupakan fondasi masa depan bangsa. Karena itu, seluruh elemen pendidikan harus memiliki kesadaran dan komitmen kuat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk praktik korupsi.
Bupati bahkan menegaskan tidak boleh ada celah bagi penyimpangan dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Pengelolaan anggaran hingga pembangunan sarana dan prasarana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita harus memastikan bahwa program revitalisasi di satuan pendidikan berjalan bersih dan jauh dari unsur korupsi. Pengelolaan anggaran, sarana, dan prasarana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi penyimpangan,” tegas Nanda.
Dia juga mengingatkan para kepala sekolah agar tidak mengabaikan tanggung jawab dalam mengelola amanah publik. Setiap kebutuhan sekolah harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, pelaksanaan kegiatan wajib mengikuti ketentuan, dan kualitas pekerjaan tidak boleh dikompromikan.
Tak kalah penting, hasil revitalisasi harus dijaga agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Nanda berharap sosialisasi tersebut mampu menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman, sekaligus memberikan keberanian administratif kepada para kepala sekolah dalam menjalankan program revitalisasi pendidikan sesuai aturan.
Sebab, keberhasilan program tersebut bukan hanya diukur dari berdirinya bangunan baru atau fasilitas sekolah yang lebih baik. Namun, juga dari bagaimana anggaran dikelola secara bertanggung jawab demi kepentingan peserta didik.
“Keberhasilan revitalisasi bukan keberhasilan satu pihak, melainkan hasil dari tanggung jawab bersama untuk memastikan anak-anak Pesawaran belajar di lingkungan yang layak, aman, inklusif, dan bermartabat,” tandas Bupati Nanda. (*)
Editor: Furkon Ari
