PESAWARAN – Pembangunan infrastruktur produktif menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran pada 2027. Untuk mendukung agenda tersebut, Pemkab Pesawaran menyiapkan pinjaman daerah sebesar Rp70 miliar dari PT Bank Lampung.
Rencana itu mengemuka setelah Pemkab Pesawaran bersama DPRD setempat menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan bersama dalam rapat paripurna di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Pesawaran, Jumat (30/10/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi pijakan awal penyusunan APBD 2027 sekaligus menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Pesawaran Aria Guna yang mewakili Ketua DPRD. Agenda diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD oleh juru bicara Lenida Putri, dilanjutkan penandatanganan nota kesepakatan, sambutan bupati, dan penutup.
Aria Guna mengapresiasi Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah melakukan pembahasan KUA-PPAS 2027. Dia berharap hasil pembahasan tersebut menjadi landasan penyusunan anggaran yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Pesawaran Nanda Indira B., juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas masukan serta rekomendasi selama proses pembahasan.
Menurut Nanda, berbagai koreksi dan penajaman yang diberikan legislatif telah memperkuat kualitas dokumen perencanaan anggaran sekaligus memperjelas arah kebijakan fiskal daerah.
Dia menegaskan, kesepakatan KUA-PPAS bukan sekadar tahapan administratif. Lebih dari itu, kesepakatan tersebut merupakan komitmen politik anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD terkait sumber pendapatan, prioritas belanja, kemampuan fiskal, serta hasil pembangunan yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Berdasarkan postur KUA-PPAS yang disepakati, pendapatan daerah Pesawaran pada 2027 direncanakan mencapai Rp1,031 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp140,02 miliar dan pendapatan transfer Rp891,63 miliar.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,057 triliun. Rinciannya, belanja operasi Rp828,42 miliar, belanja modal Rp82,04 miliar, belanja transfer Rp142,20 miliar, serta belanja tidak terduga Rp5 miliar.
Dengan komposisi tersebut, APBD Pesawaran 2027 direncanakan mengalami defisit Rp26,003 miliar. Defisit itu akan ditutup melalui pembiayaan neto dalam jumlah yang sama.
Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp48,308 miliar. Sumbernya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp3,308 miliar dan penerimaan pinjaman daerah Rp45 miliar.
Adapun pengeluaran pembiayaan mencapai Rp22,305 miliar. Alokasi tersebut meliputi penyertaan modal daerah Rp200 juta serta pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp22,105 miliar. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan direncanakan nihil.
Dalam kesempatan itu, Nanda juga menyampaikan persetujuan atas rencana pinjaman daerah kepada PT Bank Lampung sebesar Rp70 miliar. Pinjaman tersebut direncanakan ditarik dalam dua tahap, yakni Rp25 miliar pada Tahun Anggaran 2026 dan Rp45 miliar pada Tahun Anggaran 2027.
Penerimaan pinjaman tahap kedua sebesar Rp45 miliar telah diperhitungkan dalam postur pembiayaan APBD 2027.
Nanda menjelaskan, pinjaman daerah tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur produktif yang diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Prioritas penggunaan anggaran mencakup pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi. Pembangunan itu diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan akses pelayanan dasar, menunjang kawasan pertanian, serta mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru.
Setelah KUA-PPAS disepakati, tahapan berikutnya adalah menerjemahkan kebijakan dan prioritas anggaran ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta Rancangan APBD 2027.
Bupati memastikan setiap program, kegiatan, dan subkegiatan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Dia juga mengingatkan agar pengalokasian anggaran dilakukan secara tepat sasaran dengan mengedepankan prinsip value for money. Selain itu, anggaran harus mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan belanja wajib (mandatory spending) sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Mari kita jaga agar kesepakatan hari ini benar-benar menjadi pijakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel,” tutup Nanda. (*)
Editor: Furkon Ari
