Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2025 tidak mencapai target. Dari target sebesar Rp4,22 triliun lebih, hingga penutupan tahun anggaran pada 31 Desember 2025, PAD yang berhasil dihimpun baru mencapai Rp3,37 triliun lebih atau 79,95 persen.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, Slamet Riadi, mengatakan capaian tersebut menunjukkan masih lemahnya kinerja pendapatan daerah, terutama pada sektor pajak yang menjadi tulang punggung PAD.
“Secara umum realisasi PAD 2025 berada di bawah target. Beberapa sektor memang tumbuh positif, namun belum mampu menutup penurunan di sektor pajak daerah,” ujar Slamet, Minggu (4/1/2025).
Ia menjelaskan, sejumlah komponen PAD justru mencatatkan kinerja di atas target. Retribusi daerah terealisasi Rp473,9 miliar lebih atau 103,03 persen, lain-lain PAD yang sah mencapai Rp221,55 miliar lebih atau 106,49 persen, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp27,35 miliar lebih atau 99,09 persen.
Namun dari total pendapatan pajak daerah sebesar Rp2,65 triliun lebih, terdapat ketimpangan capaian antar jenis pajak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang terendah dengan realisasi Rp691,37 miliar atau hanya 42,41 persen.
Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terealisasi Rp391,49 miliar atau 113,48 persen, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp861,40 miliar atau 107,68 persen, Pajak Rokok Rp695,39 miliar atau 94,09 persen, serta Pajak Alat Berat Rp2,20 miliar atau 220,48 persen.
Menurut Slamet, rendahnya capaian PKB disebabkan oleh tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor, banyaknya kendaraan yang menunggak lebih dari dua tahun, perpindahan kepemilikan kendaraan yang tidak dilaporkan, serta menurunnya kemampuan bayar masyarakat.
“Kami sudah melakukan berbagai upaya seperti pemutihan pajak, pembukaan gerai baru, hingga kerja sama dengan perusahaan pembiayaan. Namun hasilnya belum maksimal,” katanya.
Capaian PAD 2025 yang hanya 79,95 persen tersebut berdampak pada kondisi fiskal daerah dan berujung pada penyesuaian kebijakan keuangan di akhir tahun anggaran.
Slamet menegaskan, ke depan Bapenda akan fokus memperbaiki kinerja PAD, terutama dari sektor PKB, melalui penguatan digitalisasi layanan, integrasi data kendaraan, serta peningkatan kesadaran wajib pajak.
“PAD adalah fondasi utama keuangan daerah. Jika sektor ini tidak optimal, maka ruang fiskal pemerintah daerah juga menjadi terbatas,” pungkasnya. (*)
