JAKARTA – Sekolah negeri tidak bisa menerapkan kebijakan berbeda terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jika ingin menerima program tersebut, seluruh siswa harus mendapatkannya. Sebaliknya, jika menolak, penolakan harus dilakukan secara menyeluruh.
Ketentuan tersebut disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Sudaryono mengatakan, mekanisme tersebut merupakan hasil pembahasan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan.
“Untuk sekolah negeri, sesuai dengan hasil rapat kami dengan Dikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) dan dengan Kemenko (Kementerian Koordinator) Bidang Pangan, untuk sekolah negeri ini kalau menerima, menerima semua, tapi kalau misalnya tidak, tidak semua. Itu keputusan sementara adalah seperti itu,” kata Sudaryono.
Menurut dia, kesepakatan tersebut juga harus melibatkan seluruh pihak di sekolah, termasuk wali murid. Artinya, sekolah negeri tidak dapat menerapkan kebijakan berbeda antara satu siswa dengan siswa lainnya.
Jika sekolah memutuskan menerima MBG, seluruh siswa di sekolah tersebut harus menerima program itu. Begitu pula sebaliknya, apabila diputuskan menolak, seluruh siswa harus menolak.
“Kalau sekolah negeri itu harus iya, iya semua. Kalau tidak, tidak semua,” tegas Sudaryono.
Sementara itu, mekanisme untuk sekolah swasta dinilai lebih fleksibel. BGN dapat memetakan sekolah swasta yang ingin mengikuti program MBG dan sekolah yang memilih tidak mendapatkannya.
“Intinya semua diberikan kecuali yang tidak mau. Dan kami terkait sekolah swasta saya kira lebih mudah. Karena memang sebagian besar swasta bisa dilihat dari kondisi sekolah dan lain sebagainya ya,” ujar Sudaryono. (*)
