LampungCorner.com, LAMPUNG UTARA – Sepuluh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) resmi menduduki jabatan baru. Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk beradaptasi. Bupati Lampura Hamartoni Ahadis menegaskan, kinerja para pejabat tersebut akan dievaluasi setiap enam bulan.
Penegasan itu disampaikan Hamartoni saat melantik dan mengambil sumpah 10 pejabat pimpinan tinggi pratama di Ruang Tapis, Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampura, Senin (12/10/2026).
Pelantikan 9 pejabat tersebut merupakan hasil seleksi terbuka untuk mengisi sejumlah jabatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang sebelumnya kosong. Sedangkan satu pejabat dilantik definitif, yakni Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Distanak).
Wakil Bupati Lampura Romli turut hadir dalam pelantikan tersebut.
Dalam sambutannya, Hamartoni meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dia menegaskan, proses adaptasi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pekerjaan.
Para pejabat dituntut langsung bergerak, menjalankan program prioritas, dan menunjukkan hasil kerja yang terukur. Sebab, keberhasilan mereka tidak cukup dinilai dari rutinitas administrasi, tetapi juga dari kemampuan meningkatkan pelayanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dulu dua tahun, tapi sekarang enam bulan harus dievaluasi,” tegas Hamartoni.
Perubahan pola evaluasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para pimpinan OPD. Mereka harus mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah ke dalam program yang efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Evaluasi berkala juga menjadi instrumen untuk mengukur efektivitas kepemimpinan di setiap OPD. Capaian program, kualitas pelayanan, serta kemampuan mengelola anggaran menjadi aspek penting dalam melihat kinerja pejabat selama menjalankan amanah.
Di sisi lain, Hamartoni menyampaikan masih ada satu jabatan yang belum dapat dilantik karena masih menunggu rekomendasi Gubernur Lampung. Dengan demikian, pengisian jabatan pimpinan di lingkungan Pemkab Lampura belum sepenuhnya rampung.
Adapun 10 pejabat yang dilantik, yakni:
1. Maryadi, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan.
2. Muhammad Erwinsyah, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
3. Kasim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi.
4. Dicky Fahlevi Suudi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Meity Zahara, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja.
6. Adila Indriani, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
7. Dirgantara, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang.
8. Muhammad Husnan Tamrin, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi.
9. Biantori, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
10. Hendry Dunant, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan birokrasi Pemkab Lampura untuk memperkuat profesionalisme aparatur dan mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah.
Kini, tantangannya bukan sekadar menduduki jabatan, melainkan membuktikan kinerja. Dengan evaluasi setiap enam bulan, para pimpinan OPD dituntut menunjukkan capaian yang jelas, memperbaiki pelayanan, dan memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. (*)
Editor: Furkon Ari
