JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluruskan polemik penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Provinsi Banten yang dikaitkan dengan Taman Nasional Ujung Kulon. ESDM menegaskan, kawasan konservasi tersebut tidak masuk dalam wilayah pertambangan.
Klarifikasi itu disampaikan Kementerian ESDM pada 17 November 2026, menyusul munculnya isu penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, wilayah yang masuk dalam penetapan WUP hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Bukan kawasan taman nasional itu sendiri.
Dia juga memastikan hingga saat ini belum ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon maupun perairan sekitarnya.
“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan,” ujar Dwi dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, Dwi menjelaskan, penetapan sebagian wilayah perairan tersebut bukan proses baru. Tahapannya telah berlangsung sejak 2013, berawal dari usulan Pemerintah Provinsi Banten.
Usulan tersebut kemudian mengalami sejumlah perubahan sebelum akhirnya kembali ditetapkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.
Dwi menegaskan, penetapan WUP tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada pihak tertentu untuk melakukan aktivitas penambangan.
Setiap penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Di antaranya kesesuaian tata ruang, persetujuan pemanfaatan ruang laut, serta persetujuan lingkungan.
Dengan demikian, masuknya sebagian wilayah perairan dalam penetapan WUP tidak otomatis membuat kawasan tersebut dapat langsung dieksploitasi.
ESDM juga memastikan penetapan tersebut tidak mengubah status kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.
Melalui klarifikasi ini, pemerintah berharap masyarakat tidak mencampuradukkan penetapan wilayah usaha pertambangan dengan pemberian izin kegiatan penambangan.
ESDM menegaskan, perlindungan kawasan konservasi tetap menjadi perhatian pemerintah di tengah proses penataan wilayah pertambangan di Provinsi Banten. *













