Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Selangkah Lagi Dibawa ke Paripurna

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026 - 16:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Screenshot

Screenshot

 

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mendapat lampu hijau dari Komisi III DPR RI. RUU tersebut disetujui dalam pembahasan tingkat pertama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Persetujuan ini menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan regulasi yang diharapkan mampu memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus mengoptimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana.

Rapat pembahasan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Hadir pula Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, jajaran anggota Komisi III, serta perwakilan pemerintah.

Baca Juga :  MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan Dua Nama Wapres

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan, pembahasan RUU Perampasan Aset merupakan langkah penting untuk memperkuat penegakan hukum. Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan instrumen hukum yang lebih kuat dalam memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.

Setelah mendapat persetujuan dalam pembicaraan tingkat pertama, RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan tingkat kedua melalui Rapat Paripurna DPR RI.

Baca Juga :  BKPSDM Lampura Pastikan Tiga ASN Terpidana Korupsi Wajib PTDH, UPS Harus Dikembalikan

Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses legislasi sebelum RUU ditetapkan menjadi undang-undang.

Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan, sekaligus memastikan aset yang diperoleh dari tindak pidana dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. ***

Berita Terkait

ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang
10 Poin Krusial RUU Perampasan Aset, dari Korupsi hingga Investasi Bodong
Sidang KKEP EHS Digelar, Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa
Dua Bibit Siklon Tropis Ancam Sumatra, Lampung Berpotensi Diguyur Hujan Sangat Lebat
MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan Dua Nama Wapres
Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wapres, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti
Gibran Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo, Ini Penjelasan Mensesneg
Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka November, Pemerintah Minta Pelamar Mulai Persiapkan Diri
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 10:07 WIB

ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang

Rabu, 18 November 2026 - 17:43 WIB

10 Poin Krusial RUU Perampasan Aset, dari Korupsi hingga Investasi Bodong

Rabu, 18 November 2026 - 16:21 WIB

Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Selangkah Lagi Dibawa ke Paripurna

Selasa, 17 November 2026 - 18:48 WIB

Sidang KKEP EHS Digelar, Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa

Selasa, 17 November 2026 - 11:04 WIB

Dua Bibit Siklon Tropis Ancam Sumatra, Lampung Berpotensi Diguyur Hujan Sangat Lebat

Berita Terbaru

BANDAR LAMPUNG

Bima Arya Dukung PWI Half Marathon 2026 di Lampung

Kamis, 19 Nov 2026 - 18:54 WIB

HUMANIORA

PTPN I Gandeng FKMGS, Gerakan Hijau Sasar Gunung Salak

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:40 WIB

PEMERINTAHAN

UU Perampasan Aset Disahkan, Dua Lembaga Baru Disiapkan

Kamis, 19 Nov 2026 - 16:01 WIB

Info Parlemen

DPR Ketuk Palu UU Perampasan Aset, Puan: Bukan karena Desakan

Kamis, 19 Nov 2026 - 13:29 WIB