JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mendapat lampu hijau dari Komisi III DPR RI. RUU tersebut disetujui dalam pembahasan tingkat pertama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Persetujuan ini menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan regulasi yang diharapkan mampu memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus mengoptimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana.
Rapat pembahasan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Hadir pula Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, jajaran anggota Komisi III, serta perwakilan pemerintah.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan, pembahasan RUU Perampasan Aset merupakan langkah penting untuk memperkuat penegakan hukum. Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan instrumen hukum yang lebih kuat dalam memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.
Setelah mendapat persetujuan dalam pembicaraan tingkat pertama, RUU Perampasan Aset selanjutnya akan dibawa ke pembicaraan tingkat kedua melalui Rapat Paripurna DPR RI.
Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses legislasi sebelum RUU ditetapkan menjadi undang-undang.
Kehadiran regulasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan, sekaligus memastikan aset yang diperoleh dari tindak pidana dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. ***














