Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mulai mengerucut. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan, terdapat 10 pokok pembahasan yang bergulir dalam proses penyusunan regulasi tersebut.
Habiburokhman menjelaskan, panitia kerja (Panja) telah melaksanakan tugasnya membahas naskah RUU melalui pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.
“Pembahasan dalam panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan,” kata Habiburokhman.
Salah satu poin penting dalam pembahasan RUU tersebut adalah perluasan ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset. Tidak hanya perkara korupsi, tetapi juga tindak pidana lain yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
Termasuk di dalamnya penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi. Seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang menimbulkan banyak korban dan hingga kini menantikan keadilan.
Dalam pokok pembahasan RUU tersebut, pengaturan perampasan aset juga diarahkan untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Prinsip dan asas hukum menjadi fondasi penting agar mekanisme perampasan aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Terlebih, regulasi ini juga mengatur kemungkinan perampasan aset tanpa harus didahului tuntutan pidana terhadap pelaku.
Namun, mekanisme tersebut tetap harus memiliki batasan hukum dan prosedur yang jelas. Mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di persidangan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Pembagian kewenangan antarlembaga juga menjadi bagian penting dalam pengaturan tersebut. Tujuannya, memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.
Di sisi lain, RUU ini tetap menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Ancaman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk ancaman pidana mati.
Perlindungan juga diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Mereka harus memperoleh kesempatan yang cukup untuk membuktikan hak atas aset yang menjadi objek perampasan.
Aspek lain yang tak kalah penting adalah pengembalian aset kepada korban tindak pidana. Mekanisme perampasan aset diharapkan tidak berhenti pada penyitaan dan penguasaan aset oleh negara, tetapi juga mampu mengoptimalkan pemulihan kerugian korban.
Aset yang berhasil dirampas juga diarahkan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas sesuai ketentuan hukum.
Untuk mendukung pelaksanaannya, RUU tersebut turut mengatur tugas dan kewenangan badan yang berkompeten dalam pengelolaan aset terkait tindak pidana.
Pengelolaan itu mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Profesionalisme dan akuntabilitas menjadi prinsip yang harus dikedepankan.
Pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset juga menjadi perhatian. Pengawasan oleh badan independen diperlukan untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi didorong untuk memperkuat transparansi pengelolaan aset. Sistem tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus memastikan setiap aset dapat ditelusuri dan dikelola secara akuntabel.
Dengan cakupan pengaturan tersebut, RUU Perampasan Aset diarahkan tidak semata-mata menjadi instrumen untuk mengambil aset hasil tindak pidana. Regulasi ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya pemulihan hak korban, perlindungan masyarakat, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum.
Sepuluh Pokok Pembahasan RUU Perampasan Aset
Secara garis besar, terdapat sepuluh pokok materi yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU tersebut, yakni:
Prinsip dan asas hukum perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan HAM.
Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi.
Penegasan tetap berlakunya ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pembagian kewenangan dan mekanisme hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana.
Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
Optimalisasi pengembalian aset kepada korban dan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat.
Pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel.
Pengawasan independen terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset.
Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas pengelolaan aset.














