JAKARTA – Pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diminta tidak berhenti pada pelaku di lapangan.
Penyidik didorong mengungkap aktor intelektual yang diduga merancang aksi tersebut, termasuk pihak yang memerintahkan dan memanfaatkan hasil penyadapan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, perkara dugaan penyadapan yang kini dikaitkan dengan tindak pidana makar memiliki dimensi lebih luas.
Sebab, secara teoritis, tindakan makar tidak hanya melibatkan pelaksana, tetapi juga pihak yang merancang dan memiliki tujuan tertentu.
“Kalau yang namanya makar itu kan terkait sama politik, terkait dengan ketatanegaraan. Jadi pasti secara teoritis kita dapat mengatakan bahwa tidak hanya ada pelaku di lapangan, tapi juga memang ada orang yang aktor intelektual yang merancang semuanya dengan maksud dan tujuan tertentu,” kata Yusril.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam wawancara yang diunggah melalui kanal YouTube Yusril Ihza Mahendra Official, Rabu (18/11/2026).
Dia mengungkapkan, pemeriksaan sejauh ini masih banyak menyasar kalangan internal Polri. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan memeriksa pihak di luar institusi kepolisian apabila ditemukan keterkaitan dengan perkara tersebut.
Termasuk kalangan politik maupun pejabat birokrasi pemerintahan yang diduga berkaitan dengan tujuan penggunaan hasil penyadapan.
Yusril juga menyinggung pernyataan Kapolri dalam rapat kerja bersama DPR beberapa waktu lalu. Saat itu, Kapolri disebut menyampaikan bahwa pengguna hasil penyadapan mengarah kepada mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Namun, menurut Yusril, perkembangan penyidikan setelah rapat tersebut memunculkan sejumlah petunjuk baru yang mengarah pada dugaan tindak pidana makar.
“Belum sampai ke tingkat itu,” ujarnya saat menjelaskan bahwa penyidikan belum mengungkap aktor intelektual di balik perkara tersebut.
Di sisi lain, Yusril mengungkapkan bahwa sebagian data dugaan penyadapan yang tersimpan di komputer disebut sempat dihapus.
Meski demikian, aparat penegak hukum dikabarkan telah mengamankan sejumlah rekaman percakapan dari telepon genggam pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Sebagian ada yang dihapus teman-teman dari komputer katanya. Tapi dari handphone orang-orang yang terkait dengan penyadapan ini sebagian besar memang sudah didapat dan sudah diadopsi istilahnya, atau direkam pembicaraan-pembicaraan di dalamnya dan sekarang dalam proses pendalaman,” jelasnya.
Menurut Yusril, rekaman percakapan tersebut menjadi bagian penting untuk mengungkap rangkaian perbuatan yang sedang diselidiki. Penyidik perlu memastikan apakah perbuatan tersebut masih sebatas permufakatan jahat dan persiapan atau sudah memasuki tahap permulaan pelaksanaan tindak pidana.
Dari hasil pendalaman sementara, kata dia, kemungkinan adanya rencana permufakatan jahat mulai terlihat. Namun, sejauh mana rencana tersebut telah dilaksanakan masih harus diungkap lebih jauh melalui pemeriksaan dan alat bukti yang tersedia.
Karena itu, penyidik perlu menelusuri siapa yang memerintahkan penyadapan, siapa yang menggunakan hasilnya, serta apa tujuan di balik aktivitas tersebut. Pengusutan juga harus menjangkau pihak-pihak yang diduga merancang maupun mengambil manfaat dari informasi yang diperoleh.
Yusril berharap pendalaman rekaman dan alat bukti lainnya dapat memperjelas hubungan antara dugaan penyadapan ilegal dengan perkara dugaan makar. Hasil penyidikan nantinya juga dapat menjadi dasar untuk menentukan kemungkinan pengembangan perkara, termasuk penambahan pasal maupun penetapan tersangka baru.
Dia menegaskan, pengusutan harus dilakukan secara tuntas agar seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. ***











