DPR RI RESMI SAH-KAN RUU PERAMPASAN ASET

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 12:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis, (19/11/2026)

Pengesahan tersebut dilakukan melalui pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Persetujuan ini disetujui langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah pihak yang terkait.

“Kini tiba saatnya menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang. Apakah RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dapat disetujui untuk di sah kan menjadi undang-undang? Setuju, Alhamdulillah” ujar Puan Maharani

Baca Juga :  Presiden PKS: Swasembada Pangan Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Petani

Sebelumnya, pembahasan RUU Perampasan Aset telah diselesaikan di tingkat Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu, 18 November 2026. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar rancangan undang-undang tersebut dilanjutkan ke rapat paripurna untuk mendapatkan keputusan akhir.

RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen hukum yang dapat memperkuat upaya penelusuran, penyitaan, hingga pengembalian aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Selain itu, aturan ini juga menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemulihan kerugian negara maupun korban tindak pidana.

Baca Juga :  Tubaba Sepakati 11 Raperda, Regulasi Lingkungan hingga Perlindungan Petani Jadi Prioritas

Pengesahan RUU tersebut menjadi perhatian publik setelah proses pembahasannya berlangsung cukup panjang. Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses pengelolaan dan pemulihan aset hasil kejahatan.

Dengan disetujuinya RUU Perampasan Aset, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menangani aset hasil tindak pidana, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan hak pihak yang berkepentingan.

Berita Terkait

ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang
BUMDes Bukan Sekadar Cari Untung, Nanda Indira Dorong Ekonomi Rakyat Desa
362 Atlet Lamtim Dilepas, Ela Bidik Tiga Besar Porprov
Tubaba Genjot Universal Coverage Jamsostek, Pekerja Rentan Jadi Sasaran
DPRD Tubaba Setujui APBD 2027, Novriwan Jaya Bidik Pembangunan Prioritas
Dinilai Berkontribusi Majukan Pendidikan Swasta, Gubernur Lampung Raih BMPS Award 2026
Wabup Tubaba Ajak Masyarakat Teladani Perjuangan Pahlawan, Veteran Terima Tali Asih
Hari Pahlawan di Sekolah Rakyat, Ela Siti Nuryamah Tekankan Pendidikan dan Perlindungan Sosial
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:06 WIB

DPR RI RESMI SAH-KAN RUU PERAMPASAN ASET

Kamis, 19 November 2026 - 10:07 WIB

ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang

Senin, 16 November 2026 - 18:53 WIB

BUMDes Bukan Sekadar Cari Untung, Nanda Indira Dorong Ekonomi Rakyat Desa

Senin, 16 November 2026 - 16:32 WIB

362 Atlet Lamtim Dilepas, Ela Bidik Tiga Besar Porprov

Senin, 16 November 2026 - 16:11 WIB

Tubaba Genjot Universal Coverage Jamsostek, Pekerja Rentan Jadi Sasaran

Berita Terbaru

PEMERINTAHAN

DPR RI RESMI SAH-KAN RUU PERAMPASAN ASET

Kamis, 19 Nov 2026 - 12:06 WIB

Screenshot

BREAKING NEWS

ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang

Kamis, 19 Nov 2026 - 10:07 WIB