Yusril Buka Perkembangan Kasus Penyadapan Presiden, Dugaan Makar Menguat

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 11:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai mengarah pada dugaan tindak pidana makar.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut keterkaitan kedua perkara tersebut semakin terlihat dari perkembangan penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri.

Yusril mengatakan, penyidik kini tidak hanya mendalami dugaan penyadapan atau intersepsi elektronik, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya rangkaian perbuatan yang berkaitan dengan upaya makar.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam wawancara yang diunggah melalui kanal YouTube Yusril Ihza Mahendra Official, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga :  Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka November, Pemerintah Minta Pelamar Mulai Persiapkan Diri

Menurut Yusril, perkembangan penyidikan ditandai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk perkara dugaan makar. Meski demikian, penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

“Semakin nyata adanya keterkaitan antara tindak pidana makar yang sebelumnya sudah dituduhkan, sudah ditersangkakan, dan sudah dinyatakan siapa tersangkanya dengan kegiatan-kegiatan makar yang kemarin sudah diterbitkan SPDP,” kata Yusril.

Dia menjelaskan, gelar perkara dijadwalkan berlangsung Kamis (19/11/2026). Forum tersebut diharapkan dapat mengurai hubungan antara dugaan penyadapan ilegal dengan dugaan tindak pidana makar, termasuk keterlibatan masing-masing pihak.

Baca Juga :  Kapolri Pimpin Sertijab Kakorlantas dan Tiga Kapolda, Yustan Alpiani Resmi Jabat Kapolda Lampung

Yusril menyebut gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri, melainkan di Kejaksaan Agung. Namun, kepastian lokasi maupun mekanisme pelaksanaannya masih dikoordinasikan.

Dia juga belum dapat memastikan apakah gelar perkara tersebut akan berlangsung terbuka atau tertutup. Meski demikian, Yusril menyebut kalangan ahli dan penasihat hukum akan diberikan kesempatan menyampaikan pandangan.

“Juga para ahli, lawyer juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan dan pendapatnya di dalam proses gelar perkara itu supaya terjadi transparansi,” ujarnya. ***

Berita Terkait

Tak Cuma Tertib Lalu Lintas, Pengendara Bandel Pajak Ikut Disasar Operasi Zebra
Kemenag-Kejari Lamtim Bersinergi, Cegah Persoalan Hukum Sejak Dini
Raffi Ahmad-Nagita Slavina Jadi Korban Penyadapan Listyo Sigit Dkk
Tangis Anak Korban Pembunuhan, Minta Kapolda Turun Tangan
Kapolri Ungkap Daftar Sasaran Penyadapan Ilegal, Presiden hingga KPK Masuk Radar
Kapolri Beberkan Kronologi Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Listyo Sigit hingga Tiga Jenderal Terseret
Sempat Ingin Pindah Kampus akibat Dugaan Pelecehan, Unila Pastikan Studi Korban Tetap Berlanjut
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa S2, Dosen Unila Terancam Sanksi Berat
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 11:21 WIB

Yusril Buka Perkembangan Kasus Penyadapan Presiden, Dugaan Makar Menguat

Rabu, 18 November 2026 - 09:52 WIB

Tak Cuma Tertib Lalu Lintas, Pengendara Bandel Pajak Ikut Disasar Operasi Zebra

Rabu, 18 November 2026 - 08:52 WIB

Kemenag-Kejari Lamtim Bersinergi, Cegah Persoalan Hukum Sejak Dini

Senin, 16 November 2026 - 19:17 WIB

Raffi Ahmad-Nagita Slavina Jadi Korban Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Senin, 16 November 2026 - 16:01 WIB

Tangis Anak Korban Pembunuhan, Minta Kapolda Turun Tangan

Berita Terbaru

PEMERINTAHAN

DPR RI RESMI SAH-KAN RUU PERAMPASAN ASET

Kamis, 19 Nov 2026 - 12:06 WIB

Screenshot

BREAKING NEWS

ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Tambang

Kamis, 19 Nov 2026 - 10:07 WIB