JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri terus bergulir.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan, sasaran penyadapan diduga menyasar berbagai kalangan, mulai Presiden RI, lingkar Istana, hingga lembaga penegak hukum.
Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik,” kata Suyudi.
Tak hanya pejabat pusat, penyadapan diduga juga menyasar sejumlah pejabat daerah hingga institusi penegak hukum.
“Gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa,” bebernya.
Meski demikian, Suyudi mengingatkan bahwa daftar tersebut tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam tindak pidana.
“Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Suyudi juga membeberkan perkembangan penyidikan perkara tersebut. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli.
Dari total saksi yang diperiksa, 24 orang merupakan personel internal Polri. Tiga lainnya berasal dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, yakni Indosat, XL Smart, dan Telkomsel. Sementara satu saksi lainnya berasal dari vendor sistem penyadapan.
Adapun enam ahli yang dimintai keterangan terdiri atas dua ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta empat ahli pidana.
” Berdasarkan hasil penyidikan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 28 saksi dan 6 ahli,” terang Suyudi.
Selain memeriksa saksi dan ahli, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.
“Adapun barang bukti yang telah disita meliputi 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan,” ungkapnya.
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Penyidik juga menerapkan sejumlah pasal terhadap keempat tersangka.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk dengan menyalahgunakan kekuasaan. (*)
