JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Pemaparan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
Dalam rapat tersebut, Suyudi menjelaskan proses penyelidikan hingga penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri sejak laporan polisi diterbitkan pada 31 Oktober 2026.
” Dilakukan interview terhadap enam orang saksi dan empat orang ahli serta gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan. Selanjutnya pada 1 November 2026, perkara ditingkatkan pada tahap penyidikan,” terang Suyudi.
Setelah perkara naik ke tahap penyidikan, polisi melakukan penyitaan barang bukti dan gelar perkara untuk menetapkan Irjen Ahrie Sonta (AS) serta Irjen Eko Hadi Santoso (EH) sebagai tersangka. Pada hari yang sama, Ahrie ditangkap.
Sehari berselang, tepatnya 2 November 2026, Ahrie ditahan. Sementara itu, penyidik melanjutkan pemeriksaan terhadap Eko.
Pemeriksaan terhadap Eko kembali dilakukan pada 3 November 2026. Penyidik kemudian menggelar perkara untuk menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka.
Proses hukum berlanjut pada 4 November 2026. Penyidik menangkap dan menahan Listyo. Pada hari yang sama, polisi juga memeriksa empat saksi dari pihak penyedia layanan telekomunikasi (provider) dan vendor.
“Pada 4 November 2026, dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Jenderal LSP (Listyo Sigit) serta pemeriksaan terhadap empat saksi dari pihak provider dan vendor,” beber Suyudi.
Sehari kemudian, Mabes Polri menggelar perkara bersama Kejaksaan Agung (Kejagung). Penyidik juga menggeledah kediaman Listyo dan menetapkan Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka.
Pada tanggal yang sama, pemeriksaan tambahan terhadap Ahrie turut dilakukan.
“Pada 5 November 2026 dilakukan ekspos atau gelar perkara bersama Kejagung RI, penggeledahan kediaman Jenderal LSP serta gelar penetapan tersangka SU. Pada hari yang sama pemeriksaan tambahan terhadap AS,” jelasnya.
Penyidikan berlanjut pada 6 November 2026. Polisi berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sekaligus memeriksa enam saksi dari personel bagian monitoring.
Pada 7 November, penyidik kembali memeriksa Ahrie dan Eko. Sehari berikutnya, polisi melakukan analisis dan evaluasi terhadap penanganan perkara.
Memasuki 9 November 2026, penyidik memeriksa sejumlah saksi, di antaranya saksi berinisial DM dan F serta tiga orang lainnya. Pemeriksaan berlanjut pada 10 November terhadap dua saksi dan tersangka Listyo.
Sementara itu, pada 11 November 2026, penyidik memeriksa Slamet Uliandi. Namun, penanganan terhadap tersangka tersebut dilakukan melalui penahanan rumah dengan alasan kesehatan.
“Pada 11 November 2026, dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka SU serta dilakukan penahanan rumah dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pusdokkes Polri,” imbuh Suyudi.
Suyudi menegaskan, penyidik masih mendalami perkara dugaan penyadapan yang diduga dilakukan tanpa prosedur resmi tersebut.
Pendalaman juga mencakup dugaan penghapusan data elektronik yang berkaitan dengan hasil penyadapan. (*)
