BANDAR LAMPUNG – Penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan dosen Universitas Lampung (Unila) berinisial RF terhadap mahasiswa program magister (S2) berinisial SA mulai memasuki tahap tindak lanjut.
Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Unila telah merampungkan serangkaian pemeriksaan terhadap dosen yang bersangkutan, sejumlah saksi, hingga meminta keterangan ahli.
Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam konstruksi kasus dan disampaikan kepada pimpinan universitas sebagai dasar penentuan langkah penanganan berikutnya.
Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Unila Budi Sutomo mengatakan, Satgas PPKPT telah menjalankan tahapan penanganan sesuai kewenangannya, termasuk berkoordinasi dengan wakil rektor dan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).
“Satgas PPKPT telah menempuh langkah-langkah penanganan sesuai kewenangannya. Prosesnya meliputi pemeriksaan terhadap pihak terkait, penyusunan konstruksi kasus, serta koordinasi dengan wakil rektor dan dekan FKIP,” ujarnya saat dimintai keterangan di ruang rektor, Senin (9/11/2026).
Dari hasil pemeriksaan itu, Satgas PPKPT telah menyampaikan rekomendasi kepada Rektor Unila. Salah satu poinnya berkaitan dengan tindak lanjut sanksi administratif terhadap RF yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Budi menjelaskan, dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.
Dalam ketentuan tersebut, terdapat tiga tingkatan sanksi. Sanksi ringan berupa teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban.
Kemudian, sanksi sedang berupa penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 bulan.
Adapun sanksi berat berupa pemberhentian tetap sebagai dosen atau tenaga kependidikan. Dalam pelaksanaannya, pimpinan perguruan tinggi mengajukan permohonan penonaktifan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola kementerian.
Selain ketentuan tersebut, penanganan terhadap RF juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Regulasi itu mengatur bahwa PNS yang terbukti melanggar kewajiban atau larangan disiplin dapat dijatuhi hukuman sesuai jenis pelanggaran dan tingkat kesalahannya.
“Proses penegakan disiplin dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang melalui mekanisme kepegawaian yang berlaku, dengan tetap menjamin objektivitas pemeriksaan dan hak terlapor,” jelas Budi.
Dengan demikian, penanganan terhadap RF tidak hanya melalui mekanisme internal Satgas PPKPT, tetapi juga berpotensi berlanjut ke proses penegakan disiplin kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku.
Dalam penanganan kasus tersebut, Satgas PPKPT menyampaikan tiga rekomendasi kepada pimpinan Unila.
Pertama, tindak lanjut administratif terhadap RF berdasarkan ketentuan disiplin PNS sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan PP Nomor 94 Tahun 2021.
Kedua, memfasilitasi pendampingan hukum melalui Tim Advokasi Universitas Lampung apabila korban memilih menempuh jalur hukum melalui kepolisian. Fasilitasi dilakukan melalui pemberian kuasa sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketiga, menyediakan alternatif pendampingan hukum melalui Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Unila sesuai kebutuhan dan persetujuan korban.
“Ketiga, penyediaan alternatif pendampingan hukum melalui Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH), sesuai kebutuhan dan persetujuan korban,” kata Budi.
Dua opsi pendampingan hukum tersebut disiapkan untuk memastikan korban mendapatkan akses bantuan hukum. Namun, keputusan untuk menempuh jalur hukum tetap berada di tangan korban.
Selanjutnya, Rektor Unila bertugas menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi Satgas PPKPT melalui penerbitan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, khusus untuk penjatuhan hukuman disiplin terhadap dosen berstatus PNS, prosesnya dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian.
Budi menegaskan, jabatan maupun kedudukan seseorang di lingkungan Unila tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan istimewa dalam penanganan dugaan pelanggaran tersebut.
Penanganan kasus, kata dia, harus tetap mengedepankan objektivitas dan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. (*)
