Sidang KKEP EHS Digelar, Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa

- Jurnalis

Selasa, 17 November 2026 - 18:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

JAKARTA – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EHS), Selasa (17/11/2026). Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal dalam kasus penyadapan.

Persidangan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di Gedung Divpropam Polri, Jakarta. Sidang dipimpin oleh Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua komisi, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua, serta tiga anggota komisi lainnya.

Baca Juga :  Gubernur Mirza dan Bupati Hamartoni Cek Jalan Lampura, Rp76 Miliar Disiapkan Lewat Inpres

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan bahwa sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi di lingkungan kepolisian.

Dalam keterangannya kepada awak media, Trunoyudo menegaskan bahwa Polri menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau *equality before the law*.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegas Trunoyudo.

Baca Juga :  Dituding Pungli Insentif Linmas Rp600 Ribu per Bulan, Lurah Penengahan Raya: Itu Sukarela

Adapun dugaan pelanggaran yang diperiksa dalam persidangan meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal dengan memanfaatkan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.

Trunoyudo juga menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran. Seluruh proses penegakan kode etik dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penulis : Annisa Ulmuza

Berita Terkait

10 Poin Krusial RUU Perampasan Aset, dari Korupsi hingga Investasi Bodong
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Selangkah Lagi Dibawa ke Paripurna
Dua Bibit Siklon Tropis Ancam Sumatra, Lampung Berpotensi Diguyur Hujan Sangat Lebat
MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan Dua Nama Wapres
Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wapres, MPR Punya Waktu 60 Hari Cari Pengganti
Gibran Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo, Ini Penjelasan Mensesneg
Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka November, Pemerintah Minta Pelamar Mulai Persiapkan Diri
Polri Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Penyadapan Presiden, Dipimpin Kabareskrim
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 17:43 WIB

10 Poin Krusial RUU Perampasan Aset, dari Korupsi hingga Investasi Bodong

Rabu, 18 November 2026 - 16:21 WIB

Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Selangkah Lagi Dibawa ke Paripurna

Selasa, 17 November 2026 - 18:48 WIB

Sidang KKEP EHS Digelar, Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa

Selasa, 17 November 2026 - 11:04 WIB

Dua Bibit Siklon Tropis Ancam Sumatra, Lampung Berpotensi Diguyur Hujan Sangat Lebat

Kamis, 12 November 2026 - 16:16 WIB

MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan Dua Nama Wapres

Berita Terbaru