JAKARTA – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EHS), Selasa (17/11/2026). Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal dalam kasus penyadapan.
Persidangan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di Gedung Divpropam Polri, Jakarta. Sidang dipimpin oleh Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua komisi, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua, serta tiga anggota komisi lainnya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan bahwa sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi di lingkungan kepolisian.
Dalam keterangannya kepada awak media, Trunoyudo menegaskan bahwa Polri menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau *equality before the law*.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegas Trunoyudo.
Adapun dugaan pelanggaran yang diperiksa dalam persidangan meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal dengan memanfaatkan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Trunoyudo juga menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran. Seluruh proses penegakan kode etik dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Penulis : Annisa Ulmuza















