LampungCorner.com, LAMPUNG UTARA – Persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) mendapat perhatian langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Bersama Bupati Lampura Hamartoni Ahadis dan Wakil Bupati Romli, Gubernur yang akrab disapa Mirza itu turun langsung mengecek penanganan ruas jalan Negara Ratu–Ketapang dan Negara Ratu–Gunung Betuah, Senin (28/9/2026).
Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mempercepat pembenahan konektivitas jalan, yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat Lampura.
Tak sekadar menerima laporan administratif, Gubernur Mirza bersama Bupati Hamartoni melihat langsung kondisi sejumlah ruas sekaligus mengecek progres penanganan di titik-titik yang membutuhkan perbaikan.
Rombongan pertama meninjau ruas Negara Ratu–Ketapang yang berada di Desa Baturaja. Selanjutnya, Gubernur Mirza bersama Bupati Hamartoni dan Wakil Bupati Romli mengecek ruas Negara Ratu–Gunung Betuah, tepatnya di depan Polsek Sungkai Utara, Desa Negara Ratu.
Untuk rekonstruksi ruas Ketapang–Negara Ratu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengalokasikan anggaran sekitar Rp6,8 miliar.
Gubernur Mirza mengatakan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan merupakan bagian penting untuk memperkuat konektivitas sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di daerah.
Menurutnya, dari total sekitar 156 kilometer jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Lampung di Lampura, sekitar 93 persen saat ini berada dalam kondisi mantap. Sementara ruas yang belum mantap terus mendapat perhatian dan penanganan secara bertahap.
“Jalan bukan hanya soal akses, tetapi juga bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat bisa bergerak lebih lancar,” ujar Mirza.
Ia menegaskan, keberadaan jalan memiliki peran strategis karena tidak hanya menyangkut mobilitas masyarakat, tetapi juga menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, sosial, hingga distribusi barang dan hasil produksi masyarakat.
Karena itu, Pemprov Lampung terus mendorong percepatan penanganan jalan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masing-masing ruas.
“Kita ingin konektivitas antarkawasan semakin baik. Jalan bukan hanya soal akses, tetapi juga bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat bisa bergerak lebih lancar,” kata Mirza.
Penguatan konektivitas di Lampura juga tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah provinsi. Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat turut dilakukan untuk memperluas cakupan penanganan infrastruktur.
Melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp76 miliar untuk pembangunan jalan kabupaten di Lampura yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada akhir Oktober.
Bupati Lampura Hamartoni Ahadis menyambut positif perhatian dan dukungan yang diberikan Pemprov Lampung. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi bagian penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, mengingat kebutuhan penanganan jalan di Lampura cukup besar dan mencakup banyak wilayah.
Hamartoni menegaskan, Pemkab Lampura akan terus membangun koordinasi dengan Pemprov Lampung agar penanganan jalan dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian Bapak Gubernur terhadap infrastruktur Lampura. Sinergi provinsi dan kabupaten ini sangat penting agar konektivitas masyarakat semakin baik dan akses ekonomi antarkawasan semakin terbuka,” kata Hamartoni.
Bagi Pemkab Lampura, dukungan pemerintah provinsi dan pusat menjadi tambahan kekuatan untuk menjawab kebutuhan infrastruktur yang selama ini menjadi salah satu tantangan pembangunan daerah.
Usai meninjau sejumlah ruas jalan, Gubernur Mirza bersama Bupati Hamartoni dan Wakil Bupati Romli melanjutkan agenda dengan berdialog bersama para kepala desa se-Kecamatan Sungkai Utara di Aula Kecamatan Sungkai Utara.
Dialog tersebut menjadi ruang untuk mendengar secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah desa. Pertemuan itu sekaligus menjadi momentum memperkuat koordinasi pembangunan antara Pemprov Lampung dan Pemkab Lampura.
Dengan terintegrasinya penanganan jalan provinsi dan kabupaten, konektivitas antardesa dan antarkecamatan diharapkan semakin terbuka. Dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna jalan, tetapi juga pelaku usaha, petani, pedagang, pelajar, hingga masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada kelancaran akses transportasi.
Bagi Lampura, kolaborasi Gubernur Mirza dan Bupati Hamartoni menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus membuka jalur pertumbuhan ekonomi baru di wilayah utara Lampung. (*)
