LAMPUNGCORNER.COM – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution di ruang kerjanya, Jum’at (18/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut Ahmadriswan menyampaikan bahwa peranan BPS adalah mensupport data yang berkualitas agar proses pembangunan dan pembuatan kebijakan di Provinsi Lampung dapat lebih terukur dan terarah.
Ahmadriswan juga mengatakan bahwa tantangan terbesar bagi BPS saat melakukan survey di lapangan adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam menerima petugas BPS. Dirinya memfokuskan pada pentingnya intervensi parameter-parameter yang berkaitan dengan data yang akan diukur, karena data-data administratif sangat penting untuk memformulasikan data akhir.
Selain itu Ahmadriswan juga menyampaikan bahwa pendekatan intangible memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap pentingnya data dalam pembangunan suatu daerah.
Gubernur Mirza sangat mengapresiasi kunjungan BPS, dirinya sangat menyadari pentingnya data yang terintegrasi sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
“Saya orang yang sangat concern dengan data,” ucap Mirza.
Gubernur Mirza mengatakan bahwa dirinya telah mendorong pemerintah kabupaten/kota dengan memberikan insentif bagi Kabupaten/Kota yang berhasil dalam beberapa program strategis antara lain : program penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Pengendalian Inflasi Daerah dan pertumbuhan ekonomi.
Karena menurutnya, capaian yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sangat mempengaruhi agregat data Provinsi Lampung secara keseluruhan. Diharapkan dengan pemberian insentif tersebut dapat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk berkompetisi secara positif berbasis data dalam memajukan daerahnya.
Dalam sesi wawancara bersama Tim Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung terkait Isu kemiskinan di Provinsi Lampung, Gubernur Mirza menjelaskan bahwa mekanisme pasar yang terjadi selama ini akibat adanya ketimpangan antara sektor hulu dan hilir.
“Langkah pertama saya adalah bagaimana mengadjustment ikatan antara hulu sampai hilir terjalin, syaratnya satu yaitu tumbuhnya tidak boleh dari atas tapi harus dari bawah, harus dari desa, maka program-program itu saya mulai dari desa,” terangnya.
Sehingga dengan kebijakan pembangunan perekonomian di pedesaan diharapkan akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi pedesaan yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa, dan tentunya akan mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Lampung, karena menurut Gubernur Mirza hampir 70 persen penduduk Lampung tinggal di pedesaan. Artinya peningkatan kesejahteraan masyrakat di pedesaan akan sangat berdampak dengan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.
Untuk menciptakan iklim Investasi yang baik, Gubernur Mirza mengatakan bahwa iklim investasi di Lampung harus selalu dijaga dengan baik melalui berbagai kemudahan regulasi dan birokrasi, menciptakan situasi keamanan yang kondusif dan tetap harus berdampak bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.
Sementara itu, pandangan terhadap peranan Badan Pusat Statistik dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung, Gubernur Mirza mengatakan bahwa peranan data dari BPS sangat penting dan krusial dalam mengambil sebuah kebijakan.
“Sangat-sangat penting, semua kebijakan berawal dari data, pada akhirnya data yang bagus, data yang berkualitas akan menghasilkan rasa yang nyaman” ungkapnya.
Gubernur Mirza menambahkan bahwa dirinya menargetkan pada akhir tahun 2025 ini terbentuk wali data melalui program satu data yang teintegrasi.
Mengenai program digitalisasi, Gubernur Mirza mengatakan bahwa digitalisasi merupakan salah satu instrumen yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Salah satu program digitalisasi yang telah dirinya luncurkan adalah aplikasi Lampung-in yang telah menciptakan transparansi, kemudahan, kecepatan bahkan menembus barrier lapisan birokrasi yang lambat.
Diakhir, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa harapan besarnya adalah menciptakan masyarakat yang nyaman, kondusif, berkemanusiaan dan berkeadilan, memiliki kesadaran beragama yang baik dan masyarakat yang sejahtera. (*).
