LampungCorner.com, BANDAR LAMPUNG – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandar Lampung mengaku tidak memiliki data mengenai kondisi angkatan kerja maupun jumlah pengangguran di kota setempat. Untuk mengetahui angka tersebut, dinas itu merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS).
Pengakuan tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Kota Bandar Lampung M. Yudhi seusai mengikuti rapat bersama Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Rabu (14/10/2026).
Yudhi mengatakan, pendataan ketenagakerjaan menjadi kewenangan BPS. Sementara itu, Disnaker lebih berfokus pada penanganan perselisihan hubungan industrial, terutama memediasi persoalan antara perusahaan dan pekerja.
“Kami tidak turun ke lapangan. Selama ini kami di kantor mengurusi terkait perselisihan hubungan industrial, mediasi perusahaan dengan pekerja,” ujarnya.
Adapun pengawasan ketenagakerjaan di lapangan, lanjut Yudhi, menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Ia juga mengingatkan agar angka pengangguran di Bandar Lampung tidak serta-merta diartikan sebagai jumlah warga setempat yang belum memiliki pekerjaan. Sebab, posisi Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung membuat kota ini menjadi salah satu tujuan pencari kerja dari berbagai kabupaten dan kota di sekitarnya.
“Jadi, belum tentu pengangguran itu warga Bandar Lampung sendiri,” katanya.
Di sisi lain, Yudhi menilai sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, turut menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, ia mengaku belum memiliki data pasti mengenai jumlah pekerja yang terlibat dalam program-program tersebut.
“Sekarang ini sudah banyak MBG, berapa orang yang terlibat di situ banyak bukan main se-Lampung itu,” ungkapnya.
Menurut Yudhi, Disnaker selama ini mengandalkan hasil pendataan BPS yang menjangkau hingga tingkat kelurahan.
Pernyataan tersebut menyoroti keterbatasan data ketenagakerjaan yang dimiliki Disnaker Kota Bandar Lampung, terutama untuk mengetahui secara langsung kondisi angkatan kerja dan perkembangan pengangguran di wilayahnya. (*)
Editor: Furkon Ari
