LAMPUNGCORNER.COM – Saring Suhendro, Pengamat Keuangan Publik, menyatakan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan bukti nyata konsistensi Pemprov Lampung.
“Selama sebelas tahun berturut-turut, sejak 2014 hingga 2024, Pemprov Lampung berhasil meraih opini WTP. Ini adalah penanda bahwa mereka konsisten dalam merawat tata kelola yang kredibel,” ujarnya.
Menurutnya, capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam membangun mekanisme pengelolaan keuangan yang tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Dalam perspektif Good Governance, opini WTP berturut-turut ini adalah hasil dari akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas birokrasi yang dijalankan secara konsisten,” jelas Saring.
Ia juga menambahkan bahwa dari sudut pandang Stewardship Theory, keberhasilan ini mencerminkan adanya semangat tanggung jawab moral dari aparatur birokrasi.
“Mereka tidak hanya menjalankan tugas formal, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap amanah keuangan publik,” katanya.
Lebih lanjut, Saring menilai keberhasilan ini juga bisa dilihat dalam kerangka institutional isomorphism.
“Ada konvergensi tata kelola keuangan daerah menuju praktik kelembagaan yang profesional dan sesuai ekspektasi publik dalam hal akuntabilitas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa opini WTP tidak diberikan hanya karena kepatuhan administratif.
“Predikat ini mencerminkan kemampuan menyusun laporan keuangan yang andal dan bebas dari salah saji material. Capaian ini merupakan hasil dari proses panjang, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan,” katanya.
Saring juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas temuan auditor.
“Di balik angka sebelas itu, ada upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan pengendalian intern dan membangun budaya kerja yang adaptif,” jelasnya.
“Penilaian BPK tidak hanya soal format laporan, tapi juga soal perbaikan sistemis dari tahun ke tahun, sambungnya.
Ia mengakui bahwa WTP bukan jaminan bebas dari penyimpangan.
“Tapi WTP tetap indikator penting bahwa sistem keuangan sudah berada pada jalur yang benar,” tegasnya. “Ketika diraih sebelas kali berturut-turut, itu menjadi simbol bahwa Pemprov Lampung telah membangun sistem yang bisa dipercaya dan diteladani.”
Di akhir pernyataannya, Saring memberi catatan penting soal tantangan ke depan.
“WTP bukan tujuan akhir. Ini harus menjadi fondasi bagi transformasi pelayanan publik, terutama di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ungkapnya.
Sebagai akademisi, Saring menilai capaian ini sebagai representasi dari kerja kolaboratif yang panjang.
“Kisah sebelas kali WTP ini pantas menjadi narasi inspiratif bahwa birokrasi bisa berubah, asal ada kemauan untuk belajar, konsistensi dalam pelaksanaan, dan keterbukaan terhadap evaluasi,” tutupnya. (*)
