Lampungcorner.com – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk menjawab ketidakpuasan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Lampung.
Hal ini disampaikan usai rapat di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung, Kamis 2 Oktober 2025.
Menurut Rahmat, keluhan masyarakat soal jalan rusak memang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Meski data menunjukkan jalan mantap di Lampung mencapai 78 persen, atau di atas rata-rata nasional yang sebesar 75 persen, dirinya mengakui masih ada sejumlah persoalan mendasar yang membuat isu jalan di Lampung kerap viral.
“Selama ini strategi perbaikan jalan hanya fokus ke daerah perkebunan yang lalu lintasnya tidak padat. Maka kita ubah, mulai tahun ini anggaran Rp450 miliar diarahkan untuk memperbaiki jalan yang benar-benar berdampak langsung pada masyarakat,” tegas Rahmat.
Ia memaparkan, ada tiga hal yang menjadi evaluasi utama. Pertama, strategi pembangunan jalan harus menyasar wilayah berpenduduk padat, bukan sekadar akses perkebunan. Kedua, kualitas jalan harus ditingkatkan.
“Selama ini jalan yang diperbaiki 2-3 tahun sudah rusak, bahkan maksimal 5 tahun. Salah satunya karena kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load). Mulai 2026 tidak ada lagi jalan aspal di Lampung, semuanya harus rigid beton,” katanya.
Ketiga, persoalan persepsi publik. Rahmat menekankan perlunya keterbukaan informasi dan kualitas pekerjaan yang benar-benar terjamin.
“Dulu masyarakat merasa tertutup, sekarang harus transparan. Kualitas pekerjaan tidak boleh main-main, karena pengawasnya bukan hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Lampung menargetkan kondisi jalan mantap mencapai 94 persen pada 2030. Dengan begitu, pada 2028 minimal sudah berada di angka 90 persen.
“Kita akan memperbaiki jalan secara masif, membuka kawasan pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian, sekaligus mendorong percepatan ekonomi,” lanjutnya.
Rahmat menambahkan, pembiayaan pembangunan jalan ke depan tidak hanya mengandalkan APBD.
Pemprov juga sedang menjajaki skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta kontribusi CSR perusahaan yang selama ini memanfaatkan jalan provinsi.
Sementara itu, Kepala Dinas BMBK Lampung, M. Taufiqullah menyampaikan progres pembangunan jalan dan jembatan tahun ini. Dari 52 paket pekerjaan, sebanyak 40 sudah masuk tahap Provisional Hand Over (PHO).
“Enam jembatan juga sudah PHO, meski ada kendala di lapangan, seperti di Kelumbayan yang sempat hanyut terbawa air. Semoga cuaca mendukung sehingga seluruh pekerjaan bisa rampung akhir tahun ini,” kata Taufiq. (*)
