BANDAR LAMPUNG – Dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum dosen di lingkungan Universitas Lampung (Unila) mendapat perhatian serius dari Dr. Budiyono, S.H., M.H.
Akademisi hukum tata negara yang juga Calon Rektor Unila periode 2027–2031 itu meminta dugaan kasus tersebut diusut secara menyeluruh, objektif, dan berkeadilan.
Menurut Budiyono, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut dugaan pelanggaran individu. Lebih dari itu, kasus ini menjadi ujian bagi integritas kelembagaan, sistem perlindungan mahasiswa, serta tanggung jawab kepemimpinan perguruan tinggi.
Dia menegaskan, universitas seharusnya menjadi ruang akademik yang menjamin keamanan, kehormatan, dan martabat seluruh warga kampus.
Karena itu, hubungan antara dosen dan mahasiswa harus dibangun atas dasar profesionalitas, etika akademik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Budiyono menyampaikan lima hal yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan dugaan kasus tersebut.
Pertama, pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh dan independen. Setiap laporan perlu ditangani melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif, profesional, serta bebas dari intervensi maupun pengaruh jabatan.
Namun, proses tersebut tetap harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan memberikan keadilan bagi seluruh pihak.
Kedua, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas. Universitas diminta menjamin keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan, hingga keberlanjutan pendidikan mahasiswa yang melaporkan dugaan pelecehan seksual.
Budiyono menegaskan, tidak boleh ada intimidasi, diskriminasi, tekanan, maupun hambatan akademik terhadap pihak yang mencari perlindungan dan keadilan.
Ketiga, penanganan perkara harus memiliki kepastian dan akuntabilitas. Pimpinan universitas perlu memastikan setiap tahapan pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perkembangan penanganan juga perlu disampaikan secara proporsional tanpa mengabaikan kerahasiaan korban, integritas pemeriksaan, serta hak pihak terlapor.
Keempat, sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus harus diperkuat. Keberadaan satuan tugas (Satgas) perlu didukung mekanisme kerja yang efektif, independen, dan memiliki dukungan kelembagaan memadai.
Upaya pencegahan, kata dia, tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif. Hal tersebut harus menjadi bagian dari budaya akademik dan tata kelola perguruan tinggi.
Kelima, integritas dan perlindungan warga kampus harus menjadi fondasi kepemimpinan universitas.
Menurut Budiyono, keberhasilan perguruan tinggi tidak cukup diukur dari capaian akademik, pemeringkatan, maupun pembangunan infrastruktur. Namun, juga dari kemampuan institusi menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, berkeadilan, dan bermartabat.
Dalam kapasitasnya sebagai calon rektor, Budiyono menilai Unila perlu membangun tata kelola yang berintegritas, transparan, serta responsif terhadap setiap pengaduan.
Perlindungan yang setara juga harus diberikan kepada seluruh warga kampus, mulai mahasiswa, dosen, hingga tenaga kependidikan.
Dia turut mengajak sivitas akademika Unila menyikapi persoalan tersebut secara bertanggung jawab. Seluruh pihak diminta menghormati proses pemeriksaan dan menghindari tindakan yang berpotensi merugikan korban maupun mengganggu objektivitas penanganan perkara.
“Nama baik universitas tidak ditentukan oleh kemampuan menutupi persoalan, melainkan oleh keberanian institusi dalam menegakkan kebenaran, memberikan keadilan, dan melakukan pembenahan secara bertanggung jawab,” demikian sikap Budiyono.
Dia berharap, penanganan dugaan pelecehan seksual tersebut menjadi momentum bagi Unila untuk memperkuat integritas kelembagaan dan membangun sistem perlindungan yang lebih efektif.
Dengan demikian, Unila dapat semakin dipercaya sebagai institusi pendidikan tinggi yang menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, dan kehormatan akademik. (*)
