LampungCorner.com, BANDAR LAMPUNG – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila jangan sekadar menjadi agenda seremonial yang berulang setiap tahun. Nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam keputusan politik, pembentukan peraturan daerah (perda), hingga arah kebijakan anggaran pembangunan.
Pesan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Kamis (1/10/2026).
Menurut Asroni, Pancasila semestinya menjadi pijakan dalam setiap kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Pancasila harus menjadi kompas moral dan substansi dalam legislasi serta penganggaran daerah,” kata Asroni.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bandar Lampung itu mencontohkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai tersebut, kata dia, harus tercermin dalam keberpihakan anggaran terhadap sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, penyandang disabilitas, hingga kelompok rentan.
Sementara sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut adanya jaminan bahwa setiap warga tetap memperoleh hak atas pelayanan dasar, tanpa terhalang keterbatasan ekonomi maupun kondisi sosial.
Dalam menjalankan tiga fungsi DPRD, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, Asroni menilai kepentingan rakyat harus menjadi orientasi utama.
“Peraturan daerah jangan hanya baik secara normatif, tetapi harus mampu menjawab persoalan konkret masyarakat,” ujarnya.
Tantangan lain, lanjut Asroni, adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap membumi di tengah derasnya arus informasi. Generasi muda kini berhadapan dengan berbagai informasi yang berpotensi memicu intoleransi, perundungan, ujaran kebencian, hingga disinformasi.
Karena itu, penanaman nilai Pancasila tidak cukup dilakukan melalui hafalan atau sekadar materi di ruang kelas.
“Yang lebih penting adalah membuat mereka mengalami dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Untuk itu, DPRD Bandar Lampung mendorong penguatan kebijakan pendidikan karakter, literasi digital, kegiatan kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, serta ruang dialog bagi generasi muda.
Asroni juga menekankan pentingnya menempatkan anak muda sebagai bagian aktif dalam pembangunan. Mereka, kata dia, bukan sekadar objek kebijakan, melainkan harus diberi ruang untuk terlibat dan menyampaikan gagasan.
“Pancasila jangan berhenti di dinding kantor dan teks peraturan. Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya.(*)
Editor: Furkon Ari
