LampungCorner.com, TUBABA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba) terus memperkuat langkah transformasi digital sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi aktif Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia x Indonesia Fintech Summit and Expo (FEKDI x IFSE) 2026 serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah, Kamis (25/9/2026).
Agenda nasional tersebut diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Bupati Tubaba. Nadirsyah hadir bersama Sekdakab Tubaba, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemkab Tubaba.
Kehadiran jajaran pemerintah daerah secara bersama-sama menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pembangunan di Tubaba dengan arah kebijakan ekonomi nasional, khususnya dalam penguatan digitalisasi daerah dan pengendalian inflasi.
Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat peran dalam ekosistem digital nasional. Di saat yang sama, pemerintah daerah juga dituntut memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Menurutnya, Pemkab Tubaba terus mendorong penerapan transaksi non-tunai dan digitalisasi agar semakin masif di berbagai sektor pelayanan publik.
“Kami berupaya memastikan implementasi transaksi non-tunai dan digitalisasi di Tubaba berjalan makin masif di berbagai sektor publik. Hal ini penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi anggaran, serta kualitas pelayanan yang lebih cepat dan transparan bagi seluruh masyarakat,” ujar Nadirsyah.
Dalam forum tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan, khususnya komoditas yang harganya mudah bergejolak atau volatile items.
Tito mengapresiasi kerja keras seluruh pemangku kepentingan yang secara konsisten memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH) setiap pekan. Pemantauan tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat merespons perubahan dan dinamika pasar secara cepat dan tepat.
Mendagri juga memaparkan perkembangan digitalisasi pelayanan publik melalui pemanfaatan data biometrik Dukcapil, termasuk teknologi face recognition, yang telah terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga.
Pemanfaatan teknologi tersebut diarahkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial sekaligus memperkuat inklusi keuangan di daerah.
“Penggunaan identitas digital dan validasi data terpadu menjadi kunci agar program perlindungan sosial tepat sasaran, sekaligus memperluas akses perbankan bagi seluruh warga usia 17 tahun ke atas di daerah,” kata Tito.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, memaparkan perkembangan digitalisasi pemerintah daerah di Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan.
Berdasarkan data Bank Indonesia, sebanyak 94,9 persen atau 518 dari 546 pemerintah daerah telah masuk dalam tahap digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.
Digitalisasi juga terlihat dari semakin luasnya penggunaan standar pembayaran non-tunai. Secara nasional, pengguna QRIS telah menembus lebih dari 69 juta jiwa, dengan dukungan 47,11 juta merchant, yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM.
Tak hanya di dalam negeri, perluasan layanan QRIS Cross-Border juga mencatat capaian internasional. Kolaborasi pembayaran antarnegara tersebut meraih penghargaan 50 in 5 Awards di Amerika Serikat.
Penguatan ekonomi digital juga mendapat perhatian dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Airlangga Hartarto.
Airlangga menyampaikan optimisme bahwa penguatan infrastruktur digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dapat menjadi salah satu penggerak baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Potensi ekonomi digital Indonesia terus tumbuh pesat. Melalui penguatan pengadaan barang secara elektronik (e-katalog), penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta perluasan inklusi keuangan, kita optimis dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional hingga ke tingkat daerah,” tegas Airlangga.
Melalui keikutsertaan dalam agenda strategis tersebut, Pemkab Tubaba menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat digitalisasi pemerintahan, menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, serta memperluas akses ekonomi digital.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya ekosistem ekonomi yang semakin inklusif sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Tubaba. (*)
