LampungCorner.com, TUBABA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba) terus mempercepat langkah menuju tata kelola pemerintahan yang modern, terintegrasi, dan berbasis digital. Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Interview Penyusunan Arsitektur dan Rencana Aksi Pemerintahan Digital yang berlangsung di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tubaba, Senin (28/9/2026).
Kegiatan strategis itu dibuka Kepala Diskominfo Tubaba, Aidil Adrian Pattikraton, dengan menghadirkan tim ahli dari Telkom University (Tel-U) yang dipimpin Umar Ali Ahmad.
Aidil mengatakan, penyusunan arsitektur dan rencana aksi tersebut menjadi bagian penting dalam mempersiapkan Tubaba menghadapi regulasi terbaru, yakni Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.
Menurutnya, Pemkab Tubaba bergerak cepat untuk memetakan kondisi terkini seluruh ekosistem digital yang telah berjalan di lingkungan pemerintahan daerah.
“Kami bergerak cepat untuk memotret kondisi terkini seluruh ekosistem digital yang ada di Kabupaten Tubaba. Lewat interview yang menyasar kurang lebih 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, kita ingin memastikan seluruh proses bisnis dan layanan digital Pemkab Tubaba dapat terpetakan dengan akurat dan efisien,” ujar Aidil.
Untuk mendukung proses tersebut, Diskominfo Tubaba juga telah menyiapkan aplikasi khusus. Melalui aplikasi itu, setiap OPD dapat menyerahkan data pendukung atau evidence secara mandiri.
Data yang masuk selanjutnya dapat ditabulasi dan dianalisis oleh tim ahli secara real-time, sehingga proses evaluasi diharapkan berlangsung lebih cepat dan terukur.
Sementara itu, narasumber dari Telkom University, Umar Ali Ahmad, menjelaskan bahwa kerangka Pemerintahan Digital saat ini semakin diarahkan pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Dibandingkan sistem SPBE sebelumnya, regulasi baru tersebut menyederhanakan indikator penilaian menjadi tujuh aspek utama dan 20 indikator strategis.
“Hal yang paling menarik dari transformasi Pemerintah Digital ini adalah adanya penekanan pada dampak langsung yang dirasakan oleh publik. Indikator kepuasan pengguna dan survei layanan memiliki porsi sebesar 25 persen dari total penilaian,” jelas Umar.
Ia menambahkan, kesiapan data daerah kini menjadi salah satu prioritas nasional. Melalui arsitektur pemerintahan digital yang baru, seluruh sistem data Pemkab Tubaba nantinya akan terhubung hingga tingkat pusat melalui instrumen Dashboard Presiden.
Dengan sistem tersebut, keterlacakan (traceability) serta akurasi data daerah diharapkan dapat dipastikan dan dipertanggungjawabkan secara lebih matang.
Melalui pendampingan menyeluruh dari Telkom University, proses penilaian mandiri dan penyusunan dokumen arsitektur digital Pemkab Tubaba akan diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), program prioritas Bupati, serta program prioritas nasional.
Langkah tersebut diharapkan tidak sekadar meningkatkan performa penilaian kinerja pemerintahan daerah. Lebih jauh, transformasi digital diharapkan mampu mendorong lahirnya pelayanan publik yang semakin transparan, responsif, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Tubaba. (*)
