JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan kapasitas wartawan dalam menghadapi tantangan ketahanan nasional.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) oleh Ketua Umum PWI Akhmad Munir dan Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily di Kantor Lemhannas RI, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Kerja sama tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan kepemimpinan dan pelatihan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
Kedua lembaga juga sepakat menjalin pertukaran informasi dan narasumber, menyelenggarakan kegiatan ilmiah, serta mengembangkan bidang kerja sama lain sesuai kebutuhan.
Akhmad Munir menyambut baik pembaruan kerja sama tersebut. Menurut dia, kolaborasi PWI dan Lemhannas telah terjalin sejak lama, terutama dalam program pendidikan dan pemantapan wawasan kebangsaan.
“Kami menyambut baik MoU antara PWI dengan Lemhannas. Kerja sama ini adalah pembaruan karena sebelumnya antara PWI dengan Lemhannas sudah terjalin kerja sama yang cukup lama,” kata Akhmad Munir seusai penandatanganan.
Dia menjelaskan, anggota PWI di tingkat pusat maupun daerah selama ini telah mengikuti berbagai program Lemhannas, termasuk pendidikan wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara yang berlangsung selama tiga hingga enam bulan.
Akhmad Munir menegaskan, kolaborasi tersebut perlu dilanjutkan di tengah perkembangan teknologi informasi dan dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
“Kami tentu akan terus melakukan kolaborasi ini karena kami sadar betul bahwa tantangan terhadap ketahanan negara itu harus terus dijaga,” ujarnya.
Menurut dia, penguatan nilai-nilai kebangsaan di kalangan wartawan menjadi penting karena pers memiliki peran strategis dalam memproduksi dan menyebarkan informasi kepada masyarakat.
Wartawan tidak hanya dituntut menghasilkan karya jurnalistik yang informatif, tetapi juga perlu memahami keberagaman dan nilai kebangsaan dalam menjalankan tugasnya.
“Khususnya oleh wartawan, komunitas pers agar penguatan terhadap nilai-nilai kebangsaannya harus terus dikuatkan, bahkan harus terus ditularkan kepada masyarakat,” katanya.
Akhmad Munir menambahkan, produk jurnalistik harus tetap berada dalam koridor profesionalisme pers sekaligus berkontribusi menjaga persatuan bangsa dan merawat kebinekaan.
“Kita bekerja dalam koridor jurnalisme, di mana memproduksi dan mendistribusi berita. Sehingga berita-berita yang kita produksi, berita-berita yang kita siarkan itu tetap menjaga NKRI, nilai-nilai kebangsaan, dan merawat kebinekaan, keragaman bangsa Indonesia ini agar betul-betul menjadi bangsa yang tahan dan kuat,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer. Ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan demografi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kekuatan bangsa.
“Kita menyampaikan ketahanan nasional bukan hanya ditentukan kekuatan militer, tetapi juga oleh komponen yang lain. Ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, demografi kita,” ujar Ace.
Dia menilai pembangunan ketahanan nasional membutuhkan keterlibatan seluruh komponen bangsa. Karena itu, kerja sama dengan PWI menjadi salah satu upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai tantangan kebangsaan.
Ace juga mengingatkan adanya ancaman nonmiliter, termasuk perang kognitif yang dapat memengaruhi pola pikir dan persepsi masyarakat.
Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) serta algoritma penyebaran informasi, menurut dia, menuntut masyarakat memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh informasi yang beredar.
“Kita harus menyadari itu dan bisa jadi kita menjadi kekuatan yang dipakai,” tuturnya.
Melalui kerja sama tersebut, PWI dan Lemhannas berharap kapasitas wartawan dalam memahami nilai-nilai kebangsaan semakin kuat. Kolaborasi ini juga diharapkan memperbesar kontribusi pers dalam menjaga persatuan dan ketahanan nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Dalam penandatanganan tersebut, Akhmad Munir didampingi Wakil Sekretaris Jenderal Kadirah, Wakil Sekretaris Jenderal Haryo Ristamaji, serta Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu. ***
