PALU – Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia. Dia menilai mahalnya ongkos kontestasi politik berpotensi membuat demokrasi dapat dibeli dan dikuasai kelompok yang memiliki kekuatan finansial, termasuk mereka yang memperoleh uang dengan cara tidak halal.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Prabowo, demokrasi yang dibangun Indonesia seharusnya tidak berujung pada praktik jual beli kekuasaan. Dia mengingatkan bahwa demokrasi semestinya menjadi sarana rakyat menentukan pemimpin, bukan sesuatu yang bisa disandera oleh pemilik modal.
“Ambisi bagus dan kita sudah bangun sistem yang kita inginkan adalah demokrasi. Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera. Bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal,” ujar Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo kemudian menyinggung besarnya biaya yang harus disiapkan seseorang untuk mengikuti kontestasi politik. Dia mengaku mendengar ada calon bupati yang harus mengeluarkan dana hingga Rp100 miliar, meski belum tentu berhasil memenangkan pemilihan.
“Bagaimana bisa untuk jadi bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah? Saya dengar di beberapa tempat Rp100 miliar, belum tentu menang,” ungkapnya.
Tak hanya pemilihan kepala daerah, Prabowo juga menyoroti mahalnya biaya untuk menjadi anggota legislatif. Dia mengaku mendapat informasi bahwa seseorang perlu menyiapkan dana hingga Rp40 miliar sampai Rp50 miliar untuk maju sebagai calon anggota DPR RI.
“Untuk jadi anggota DPR Rp40 miliar, Rp50 miliar, belum tentu menang. Bagaimana? Mau ke mana negara kita? Apa ini yang kita cita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita?” katanya.
Prabowo menegaskan, praktik demokrasi dengan ongkos politik yang begitu tinggi bukanlah cita-cita para pahlawan dan pendiri bangsa.
Dia bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan perjuangan tokoh Muhammadiyah, Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo.
“Apa negara ini yang kita perjuangkan? Yang diperjuangkan oleh Ahmad Dahlan, yang diperjuangkan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Tidak. Saya yakin tidak,” tuturnya.
Presiden meyakini mayoritas masyarakat Indonesia tidak menginginkan demokrasi berjalan dengan praktik yang berpotensi merusak sistem politik tersebut.
Karena itu, dia menilai pembenahan sistem politik menjadi tanggung jawab para pemimpin, terutama para ketua umum partai politik.
“Dan ini adalah sekarang tanggung jawab kepemimpinan. Sekarang pemimpin-pemimpin politik, saya bicara dengan ketua umum, berani tidak? Berani tidak kita mengadakan perbaikan? Kalau ada penyimpangan, kita harus koreksi,” tegas Prabowo.
Prabowo mengungkapkan, persoalan mahalnya ongkos politik tersebut telah dibicarakan dengan sejumlah ketua umum partai politik.
Dia menyebut mulai muncul kesadaran di kalangan pimpinan partai mengenai pentingnya memperbaiki sistem politik agar demokrasi tidak dikuasai oleh kelompok bermodal besar.
“Alhamdulillah, sudah semakin ada kesadaran. Hampir semua ketua umum partai yang saya bicara, paham, mengerti, sadar. Kita harus adakan perbaikan sistem politik,” pungkasnya. ***
