TULANG BAWANG BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba) terus menggenjot perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tak hanya mengejar angka kepesertaan, pemerintah daerah juga membidik pekerja rentan dan sektor informal agar tidak luput dari perlindungan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kabupaten Tubaba yang dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Eri Budi Santoso, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Tubaba, Senin (16/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Marbuki beserta jajaran, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Evaluasi dilakukan untuk mengukur perkembangan program UCJ sekaligus memastikan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin luas. Terutama bagi masyarakat pekerja yang selama ini belum tersentuh perlindungan.
Sejumlah langkah strategis menjadi fokus pembahasan. Mulai dari pendataan dan inventarisasi pekerja yang telah maupun belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, identifikasi kendala perluasan kepesertaan, hingga evaluasi capaian masing-masing OPD dan sektor terkait.
Koordinasi serta sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi perhatian penting. Termasuk pemetaan kelompok pekerja yang masih minim perlindungan, seperti pekerja rentan, sektor informal, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap program jaminan sosial.
Untuk memperluas cakupan kepesertaan, Pemkab Tubaba turut mendorong optimalisasi pendaftaran peserta melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026.
Sasaran perluasan meliputi Pekerja Penerima Upah (PPU) di lingkungan pemerintah daerah, aparatur pemerintahan desa, olahragawan dan pelaku olahraga, pekerja rentan, hingga masyarakat kategori miskin dan miskin ekstrem yang ditetapkan pemerintah daerah.
Perlindungan juga diarahkan kepada anggota lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, tenaga pendamping keluarga, Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kader Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular, serta anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Tak berhenti di situ, Pemkab Tubaba juga merencanakan pembentukan Agent Perisai di tingkat tiyuh. Langkah ini diharapkan menjadi ujung tombak perluasan perlindungan bagi pekerja sektor informal melalui edukasi, sosialisasi, dan pendampingan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam arahannya, Eri Budi Santoso menegaskan bahwa pelaksanaan program UCJ tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka kepesertaan. Lebih dari itu, perlindungan yang diberikan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pekerja.
Karena itu, pendataan dan inventarisasi harus dilakukan secara menyeluruh berdasarkan kondisi riil di lapangan. Penguatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah tiyuh, serta seluruh pemangku kepentingan juga dinilai menjadi kunci keberhasilan program.
Eri mengingatkan agar pelaksanaan program tidak sekadar menjadi formalitas administrasi. Perlu ada langkah konkret dan tepat sasaran untuk menjangkau pekerja yang belum terlindungi, sehingga perluasan kepesertaan dapat berlangsung secara merata dan berkelanjutan.
Melalui rapat monitoring dan evaluasi tersebut, Pemkab Tubaba berharap cakupan Universal Coverage Jamsostek terus meningkat. Dengan demikian, pekerja sektor formal maupun informal dapat memperoleh perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan kematian.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat jaminan sosial ketenagakerjaan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. (*)
















