BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Lampung memperkuat pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Langkah ini dinilai penting untuk menghadapi tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi perempuan dalam mendorong kemajuan daerah.
Menurut Gubernur yang akrab disapa Mirza itu, peningkatan kualitas perempuan menjadi kebutuhan strategis karena lebih dari separuh penduduk Lampung merupakan perempuan. Perempuan yang berdaya dan produktif diyakini mampu memberikan kontribusi besar bagi penguatan ekonomi keluarga, pembangunan masyarakat, hingga peningkatan kualitas generasi penerus.
Hal tersebut disampaikan Mirza saat menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Pengurus Wilayah Fatayat NU Lampung Masa Khidmah 2026–2031 di Ballroom Radisson Hotel Bandar Lampung, Minggu (13/9/2026). Kegiatan itu mengusung tema Strengthening Women’s Leadership for Sustainable Community Empowerment.
Mirza mengatakan, Lampung merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera. Kondisi tersebut menuntut perubahan strategi pembangunan yang tidak lagi bertumpu pada ketersediaan lahan dan sumber daya alam, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia.
“Dulu satu hektare bisa untuk menghidupi tiga atau empat keluarga. Tapi ke depan, kita tidak bisa lagi mengandalkan tanah kita untuk jadi penghidupan. Kita harus mengandalkan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Ia menilai Fatayat NU memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda tersebut. Organisasi perempuan di lingkungan NU itu dinilai telah menjadi ruang kaderisasi yang melahirkan perempuan-perempuan potensial dari berbagai daerah di Lampung.
Keberhasilan sejumlah kader Fatayat NU yang menduduki jabatan publik, mulai dari wakil gubernur, bupati, wakil bupati, hingga anggota DPRD, menjadi bukti bahwa proses kaderisasi organisasi tersebut mendapat kepercayaan masyarakat.
Mirza menyebutkan, sebanyak 37 kader perempuan disebut telah menjadi anggota DPRD. Capaian itu, menurutnya, menunjukkan bahwa kaderisasi yang dilakukan Fatayat NU mampu melahirkan sumber daya manusia yang berpotensi mengambil peran dalam pembangunan.
Meski demikian, ia berharap Fatayat NU tidak hanya berfokus pada penguatan kader internal, tetapi juga memperluas manfaat organisasi bagi perempuan di pedesaan dan berbagai lapisan masyarakat.
Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan, pengembangan kewirausahaan, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai program pemberdayaan ekonomi yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Saya berharap Fatayat membentuk kader-kadernya karena kader yang kuat ini akan memengaruhi masyarakat. Bukan hanya satu tokoh, dua tokoh, tapi dari rumah-rumah yang kuat,” kata Mirza.
Perempuan Kunci Bonus Demografi
Mirza juga mengaitkan pemberdayaan perempuan dengan peluang bonus demografi yang tengah dihadapi Lampung. Ia menyebut sekitar 70 persen penduduk Lampung berada dalam kelompok usia angkatan kerja, yakni 15 hingga 65 tahun.
Namun, besarnya jumlah penduduk usia produktif harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas, keterampilan, dan kesempatan kerja agar benar-benar menjadi kekuatan pembangunan.
Dalam hal ini, perempuan memiliki peran penting. Akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan berusaha akan membantu meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus memperkuat kualitas generasi berikutnya.
“Yang umur 20 sampai umur 30, ini akan mengalami masa Indonesia Emas. Target Indonesia Emas ada di Fatayat. Yang umur 30 sampai 45, dia akan mendidik anak-anak yang menjadi penerus bangsa,” ujarnya.
Selain aspek ekonomi, Mirza menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan dalam memperkuat ketahanan keluarga. Ia menyinggung persoalan perceraian di Lampung yang didominasi cerai gugat serta dampaknya terhadap kondisi anak, termasuk persoalan motivasi belajar setelah orang tua berpisah.
Karena itu, menurutnya, pemberdayaan perempuan harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas perempuan dalam membangun keluarga yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak.
Fatayat NU diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan agenda tersebut hingga tingkat kecamatan dan desa, sehingga manfaat program pemberdayaan dapat dirasakan lebih luas.
Dorong Perempuan Masuk Rantai Ekonomi
Di sektor ekonomi, Mirza mendorong Fatayat NU mengambil bagian dalam upaya hilirisasi komoditas unggulan Lampung. Ia mengatakan, provinsi ini memiliki beragam komoditas pertanian potensial, tetapi baru sekitar 40 persen yang telah dihilirisasi di daerah.
“Kita ingin menghilirisasi semua komoditas yang ada di Provinsi Lampung. Kita ada banyak sekali komoditas pertanian, tapi baru 40 persen yang dihilirisasi,” katanya.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, akan mendorong dukungan terhadap UMKM berbasis komoditas lokal. Peluang ini diharapkan dapat dimanfaatkan perempuan untuk mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, serta mengambil peran lebih besar dalam rantai nilai ekonomi daerah.
Selain penguatan ekonomi, Mirza meminta Fatayat NU membangun budaya organisasi yang terbuka, inklusif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan. Inovasi, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga tradisi dan kultur yang menjadi kekuatan masyarakat.
Di tengah perkembangan media sosial dan perubahan zaman yang semakin cepat, budaya dan kultur dinilai berperan penting dalam menjaga karakter masyarakat. Organisasi kemasyarakatan seperti NU beserta badan otonomnya diharapkan dapat menjadi benteng sosial sekaligus ruang pembentukan karakter generasi muda.
Mirza berharap Fatayat NU menjadi teladan bagi perempuan Lampung, terutama melalui kader-kader di tingkat kecamatan dan desa. Para kader diharapkan menjadi tempat perempuan lain belajar, memperoleh pendampingan, mengembangkan kemampuan ekonomi, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.
“Saya rasa, di Fatayat sudah teruji kualitas kadernya. Tadi kita melahirkan pemimpin-pemimpin,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Fatayat NU yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam membentuk kader dan berkontribusi bagi kemajuan Lampung.
Sementara itu, Plt. Ketua PP Fatayat NU Dewi Winarti mengatakan, kepengurusan baru menghadapi tantangan untuk meningkatkan kaderisasi, memperkuat program, dan memperluas pelayanan organisasi selama masa khidmah 2026–2031.
Ia berharap struktur kelembagaan yang telah dibentuk dapat segera bergerak menghadirkan layanan nyata bagi masyarakat Lampung, termasuk dalam perlindungan perempuan dan anak serta penguatan ekonomi.
Ketua PWNU Lampung Puji Rahardjo menilai pelantikan tersebut menjadi penanda regenerasi organisasi NU di Lampung, khususnya di kalangan perempuan, berjalan dengan baik.
Ia berharap Fatayat NU terus memperkuat sinergi dengan badan otonom NU lainnya untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Melalui penguatan kaderisasi, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta kolaborasi hingga tingkat desa, Pemerintah Provinsi Lampung berharap perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga tampil sebagai penggerak perubahan.
Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, dan menyiapkan SDM Lampung yang lebih tangguh dalam menghadapi bonus demografi serta persaingan tenaga kerja pada masa mendatang. (*)
