LAMPUNGCORNER.COM – Komisi III DPRD Bandar Lampung memaparkan sejumlah permasalahan utama dari banjir yang kerap terjadi di Bandar Lampung.
Menurut Wakil Ketua Komisi III, Dedi Yuginta keseimbangan badan air, dan regulasi yang tegas menjadi kunci dalam upaya penanganan banjir di kota ini.
Dedi menjelaskan, salah satu akar masalah adalah belum maksimalnya infrastruktur saluran air yang terkoneksi.
Beberapa kawasan seperti Way Lunik dan Panjang Selatan masih belum memiliki saluran besar yang terhubung ke sungai serta adanya pendangkalan saluran air dan drainase akibat tumpukan sampah dan lumpur.
Ditambah material tanah dan batuan akibat aktivitas pengerjaan gunung tak jauh dari lokasi.
“Hasil evaluasi kami banjir di Panjang ini masalahnya pendangkalan drainase akibat banyaknya tumpukan sampah, lumpur dan batuan,” kata Dedi Yuginta, Rabu, (23/04/2025).
Dirinya, mendorong Pemkot aktif secara berkala melakukan normalisasi badan air dan drainase sehingga fungsinya dapat berjalan dengan baik.
Senada diutarakan Ketua Fraksi PDI P Bandar Lampung, Endang Asnawi ymenyebut keseimbangan badan air, kurangnya pengerukan badan air di Bandar Lampung baik di hulu maupun hilir, menjadi penyebab banjir sulit diatasi.
Menurut dia, banyak badan air belum dinormalisasi sehingga kapasitasnya tidak mencukupi.
Ia juga menyoroti saluran sekunder dan tersier yang sering tersumbat sedimen, sampah, atau bangunan liar. Hal ini semakin memperparah kondisi banjir yang terjadi.
“Badan air baik drainase maupun sungai memang membutuhkan pengerukan mendalam. Jika hulu bermasalah, hilir pasti terdampak,” tuturnya.
Perihal pengusaha yang diduga telah melakukan perusakan alam, secara tegas Endang Asnawi meminta untuk ikut bertanggung jawab.
“Ya harus bertanggung jawab, itu lahan yang telah digerus harus dihijaukan kembali, jangan sampai nantinya malah terjadi erosi dan warga yang kembali jadi korban,” tegasnya.
Selain itu, Endang Asnawi menekankan pentingnya regulasi tegas untuk mencegah banjir, terutama terkait alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai ketentuan dan sanksi kepada pengusaha yang melakukan perusakan alam.
“Kebijakan tegas adalah kunci untuk menyelesaikan masalah banjir,” timpalnya lagi.
Untuk prioritas solusi jangka panjang, Endang Asnawi mengingatkan, bahwa penanganan banjir adalah kebutuhan mendesak yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Ia berharap pengerukan badan air, dan regulasi yang tegas dapat segera menjadi prioritas untuk memberikan solusi nyata bagi warga Bandar Lampung.(*)
