PESAWARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran mulai memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan hiburan organ tunggal. Melalui sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Pesawaran Nomor 40 Tahun 2024, pemerintah daerah menegaskan bahwa hiburan masyarakat tetap diperbolehkan, tetapi harus berjalan sesuai aturan dan tidak mengganggu ketenteraman warga.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pembatasan waktu operasional hiburan organ tunggal yang menggunakan alat musik elektronik, yakni mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIB.
Penegasan tersebut disampaikan dalam sosialisasi Perbup Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Organ Tunggal di Aula Pemkab Pesawaran, Senin (12/10/2026).
Kegiatan itu diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah terkait, para kapolsek dan danramil, camat, Bhabinkamtibmas, Babinsa, jajaran Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), hingga pemilik usaha organ tunggal se-Kabupaten Pesawaran.
Bupati Pesawaran Nanda Indira B., menegaskan bahwa penerbitan aturan tersebut bukan untuk membatasi apalagi menghilangkan hiburan masyarakat. Sebaliknya, regulasi itu menjadi pedoman agar kegiatan hiburan tetap berlangsung tanpa mengorbankan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan.
Menurut Nanda, hiburan organ tunggal sudah menjadi bagian dari tradisi dan kearifan lokal masyarakat, terutama dalam berbagai kegiatan hajatan. Bahkan, sektor tersebut turut menggerakkan roda perekonomian warga.
Mulai dari pemilik peralatan, pemain musik, penyanyi, hingga pedagang kecil di sekitar lokasi acara ikut merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan hiburan tersebut.
“Namun, keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan seluruh warga tetap harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Karena itu, setiap penyelenggara hiburan wajib mematuhi batas waktu operasional, memenuhi persyaratan perizinan, serta menjaga etika dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.
Nanda juga mengingatkan agar penyelenggaraan hiburan tidak mengganggu waktu ibadah, aktivitas belajar anak-anak, maupun waktu istirahat masyarakat di lingkungan sekitar.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap potensi peredaran minuman keras (miras) yang kerap menjadi pemicu keributan dan gangguan keamanan. Bupati meminta penyelenggara, pemilik organ tunggal, aparat desa, serta masyarakat bersama-sama mencegah masuknya miras ke lokasi hiburan.
Pengawasan pun diminta dilakukan secara terpadu. Aparat penegak hukum dan penegak peraturan daerah, mulai Satpol PP, kepolisian, TNI, hingga pemerintah kecamatan dan desa, diminta tidak membiarkan pelanggaran berlangsung.
“Kunci keberhasilan penerapan aturan ini adalah kekompakan. Saya meminta seluruh pihak, mulai dari aparat, pemerintah desa, APDESI, hingga para pemilik organ tunggal, untuk bersama-sama menjalankan ketentuan ini. Dengan begitu, kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan, sementara keamanan dan kenyamanan warga juga terjaga,” ujarnya.
Senada, Kapolres Pesawaran Alvie Granito Panditha, menegaskan bahwa masyarakat tetap dapat menggelar hiburan sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dia menjelaskan, sesuai Perbup Pesawaran Nomor 40 Tahun 2024, kegiatan hiburan organ tunggal maupun hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik hanya diperbolehkan berlangsung pukul 08.00 hingga 18.00 WIB, kecuali kegiatan yang secara khusus mendapat pengecualian dalam peraturan tersebut.
Kapolres juga mengingatkan pentingnya izin keramaian sebelum kegiatan dilaksanakan. Penyelenggara diminta berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dan kepolisian agar pelaksanaan hiburan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Lebih jauh, dia menegaskan bahwa lokasi hiburan tidak boleh menjadi tempat peredaran maupun penyalahgunaan narkotika, perjudian, konsumsi minuman keras, prostitusi, perkelahian, ataupun aktivitas lain yang melanggar hukum.
“Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran. Utamakan pencegahan dan komunikasi. Apabila imbauan tidak dipatuhi, lakukan penanganan secara tegas, terukur, dan sesuai hukum,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesawaran Visky Virdous memaparkan sejumlah ketentuan dalam Perbup Nomor 40 Tahun 2024. Di antaranya mengenai tata cara penyelenggaraan hiburan, batas waktu operasional, hingga persyaratan perizinan.
Dia menjelaskan, hiburan yang menggunakan alat musik elektronik wajib diselenggarakan dengan tetap memperhatikan norma agama, adat istiadat, dan kesopanan.
Namun, terdapat sejumlah pengecualian terhadap ketentuan waktu tersebut. Yakni, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya adat tradisional atau klasik yang menggunakan alat musik tradisional non-elektronik, serta kegiatan resmi pemerintah daerah maupun kegiatan lain yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dari sisi administrasi, pemilik usaha organ tunggal dan penyelenggara hiburan diwajibkan mengantongi izin keramaian dari kepolisian setempat.
Persyaratan yang harus disiapkan meliputi surat permohonan dari pemilik hajat, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, serta surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani penyelenggara dan pengusaha hiburan. Surat tersebut berisi kesanggupan untuk mematuhi batas waktu penyelenggaraan.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Pesawaran berharap tidak ada lagi perbedaan pemahaman dalam penerapan aturan hiburan organ tunggal di tengah masyarakat.
Pemerintah daerah ingin tradisi hiburan masyarakat tetap hidup dan menjadi penggerak ekonomi lokal. Namun, kebebasan menggelar hiburan juga harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan lingkungan.
Sebab, hiburan semestinya menjadi sumber kegembiraan bersama, bukan justru memunculkan keresahan bagi masyarakat sekitar. (*)
Editor: Furkon Ari
