PESAWARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran mulai memperkuat tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah. Salah satunya melalui peluncuran inovasi e-Verifikasi SATSET RKA (Sistem Akselerasi Terpadu Sinkron Efektif Termonitor Rencana Kerja dan Anggaran).
Inovasi yang digagas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tersebut diperkenalkan dalam Rapat Asistensi Arah Kebijakan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung, Jumat (14/8/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Pesawaran mendorong penyusunan APBD yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan terukur. Melalui sistem digital tersebut, proses verifikasi rencana kerja dan anggaran perangkat daerah diharapkan berjalan lebih cepat sekaligus meminimalkan potensi kesalahan.
Kegiatan tersebut diikuti pejabat dan staf yang membidangi perencanaan anggaran dari seluruh perangkat daerah, badan, bagian, kecamatan, hingga puskesmas di lingkungan Pemkab Pesawaran.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Subdirektorat Dukungan Teknis Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Akhmad Edwin, serta AKPD Ahli Muda Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ajie Cakra Maulana.
Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Pesawaran Iswanto, menegaskan, penyusunan APBD 2027 tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif tahunan. Lebih dari itu, penganggaran merupakan tahapan strategis yang menentukan arah dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus selaras dengan visi pembangunan Pesawaran CAKEP yang Lebih Maju Menuju Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran 2025–2029.
“Setiap proses perencanaan dan penganggaran harus benar-benar diarahkan untuk menghasilkan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Iswanto.
Dia mengatakan, paradigma pengelolaan keuangan daerah juga harus terus berubah. Pemerintah tidak cukup hanya menyusun daftar program dan kegiatan, tetapi wajib memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan menghasilkan manfaat yang dapat diukur.
“Paradigma kita harus bergeser dari money follows function dan money follows program menuju money follows impact. Artinya, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Iswanto menjelaskan, penyusunan APBD 2027 menjadi bagian penting dalam siklus pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesawaran. Karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, penerapan penganggaran berbasis kinerja dan dampak, serta pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemkab Pesawaran juga dituntut memastikan alokasi anggaran pendidikan, infrastruktur pelayanan publik, hingga belanja pegawai dilakukan secara proporsional, efektif, dan sesuai regulasi.
Di sisi lain, penguatan digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu aspek penting dalam proses penyusunan APBD 2027.
Seluruh perangkat daerah didorong mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), baik dalam penginputan maupun verifikasi dokumen anggaran.
Untuk memperkuat proses tersebut, BPKAD Pesawaran menghadirkan SATSET RKA sebagai sistem pendukung yang melengkapi SIPD-RI, khususnya dalam pelaksanaan verifikasi internal.
Melalui aplikasi ini, proses pemeriksaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dirancang lebih cepat, tepat, akurat, serta mudah dipantau. Sistem tersebut juga dilengkapi dashboard pemantauan secara real time dan penyimpanan riwayat koreksi secara digital.
Iswanto optimistis, penerapan SATSET RKA dapat meningkatkan kualitas RKA-SKPD sekaligus menekan kesalahan dalam pemilihan kode rekening. Dengan demikian, proses penyusunan APBD diharapkan bisa diselesaikan lebih cepat dan tepat waktu.
“Melalui SATSET RKA, kami optimistis kualitas RKA-SKPD semakin meningkat, kesalahan dalam pemilihan kode rekening dapat ditekan secara signifikan, serta proses penyusunan APBD dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat waktu,” katanya.
Meski demikian, Iswanto mengakui penerapan sistem digital membutuhkan proses adaptasi, terutama bagi perangkat daerah yang selama ini terbiasa menggunakan mekanisme manual.
Karena itu, keberhasilan inovasi tersebut tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga komitmen dan kolaborasi seluruh perangkat daerah.
“Perubahan dari sistem manual ke digital tentu bukan hal yang mudah. Namun, dengan komitmen bersama, kerja sama lintas perangkat daerah, serta pendampingan dan pelatihan berkelanjutan, saya yakin SATSET RKA dapat menjadi budaya kerja baru yang memberikan dampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesawaran,” pungkasnya. (*)
Editor: Furkon Ari
