TKD Rp599,2 Triliun Mengalir, Gaji 5,3 Juta ASN hingga Dana Desa Terbiayai

- Jurnalis

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 08:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Transfer ke daerah (TKD) terus digeber pemerintah. Hingga akhir September 2026, realisasi penyaluran TKD mencapai Rp599,2 triliun.

Angka tersebut setara dengan 82,4 persen dari total alokasi TKD dalam APBN 2026 yang mencapai Rp727,2 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, alokasi TKD sebelumnya ditetapkan sebesar Rp693 triliun. Namun, anggaran tersebut kemudian meningkat menjadi Rp727,2 triliun seiring kebutuhan penanganan bencana alam dan tambahan alokasi untuk daerah.

“Transfer ke daerah sampai dengan September telah ditransfer Rp599,2 triliun. Ini adalah 82,4 persen dari APBN,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga :  Mulai 2027, Gaji PPPK Daerah Ditanggung APBN, Rp23 Triliun Disiapkan

Menurut dia, penyaluran TKD tersebut memiliki cakupan yang luas. Salah satunya untuk mendukung pembayaran gaji sekitar 5,3 juta aparatur sipil negara (ASN) daerah.

Dana TKD juga digunakan untuk mendukung pembiayaan 1,14 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Selain itu, sebanyak 596 ribu peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) turut mendapatkan pembiayaan melalui DBH CHT dan DBH sawit.

Penyaluran TKD juga mencakup dana desa, pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta bantuan kepada kelompok penerima manfaat, termasuk melalui program bantuan langsung tunai (BLT).

Baca Juga :  Warga Bandar Lampung Wajib Tahu, Ini Tanda Pohon Rawan Tumbang dan Cara Melaporkannya

Suahasil menambahkan, transfer khusus juga diarahkan untuk menopang sektor pendidikan dan kesehatan di daerah.

“Dana transfer khusus dipakai untuk alokasi BOS, alokasi siswa kesetaraan, alokasi bantuan operasional PAUD, tunjangan guru, RSUD, pegawai daerah,” ujarnya.

Pemerintah memastikan penyaluran TKD masih berlanjut pada periode Oktober hingga Desember 2026.

Penyaluran tersebut diarahkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus memenuhi kebutuhan pemerintah daerah hingga akhir tahun anggaran.

Dengan demikian, pemerintah berharap dukungan fiskal ke daerah tetap berjalan untuk membiayai berbagai kebutuhan dasar masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. (*)

Berita Terkait

Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka November, Pemerintah Minta Pelamar Mulai Persiapkan Diri
PPPK Paruh Waktu Guru, Dosen hingga Damkar Bakal Diangkat Jadi Penuh Waktu, Berlaku 2027
Polri Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Penyadapan Presiden, Dipimpin Kabareskrim
Irjen Slamet Uliandi Jadi Tersangka Baru Kasus Penyadapan Prabowo, Total 4 Orang
AHY Kecam Dugaan Penyadapan Ilegal, Minta Aparat Ungkap Siapa yang Memerintahkan
Menko Polkam Tegaskan Keamanan Nasional Tetap Terjaga di Tengah Dinamika Polri
Istana Sebut Penyadapan Presiden oleh Listyo Sigit Mengarah ke Makar
Prabowo Pecat Listyo Sigit dari Jabatan KSP, Letjen Aryo Windutomo Jadi Pengganti Sementara
Berita ini 45 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 20:19 WIB

Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka November, Pemerintah Minta Pelamar Mulai Persiapkan Diri

Jumat, 6 November 2026 - 19:39 WIB

PPPK Paruh Waktu Guru, Dosen hingga Damkar Bakal Diangkat Jadi Penuh Waktu, Berlaku 2027

Jumat, 6 November 2026 - 09:14 WIB

Polri Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Penyadapan Presiden, Dipimpin Kabareskrim

Kamis, 5 November 2026 - 11:57 WIB

AHY Kecam Dugaan Penyadapan Ilegal, Minta Aparat Ungkap Siapa yang Memerintahkan

Kamis, 5 November 2026 - 08:37 WIB

Menko Polkam Tegaskan Keamanan Nasional Tetap Terjaga di Tengah Dinamika Polri

Berita Terbaru