Pemkab Lampung Selatan Tandatangani PKS Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Bersama DJP-DJPK-Pemda

- Jurnalis

Rabu, 12 Maret 2025 - 10:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Selatan, Lampungcorner.com -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengikuti penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahap VI Tahun 2025.

Penandatangan tersebut dilaksanakan di Aula Nagara Dana Rakca, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, secara langsung dan dilaksanakan serentak bersama 129 pemerintah daerah ditempat masing-masing secara virtual melalui zoom meeting.

Pemkab Lampung Selatan diwakili Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten, Intji Indriati melaksanakan penandatanganan PKS Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah dari ruang rapat Sekda setempat, Rabu, 12 Maret 2025.

Baca Juga :  Usai Dikukuhkan, Kapasitas Pengurus DWP Lampung Selatan Diperkuat lewat Public Speaking

Hadir juga mendampingi Pj Sekda Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Natar, Dewi Imelda Sari, Kepala KP2KP Kalianda, Didik Suharno serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mengatakan, PKS OP4D tersebut diharapkan memberikan dua manfaat utaman bagi pemerintah daerah.

Pertama, akses terhadap data atau informasi pajak pusat dari Ditjen Pajak untuk meningkatkan potensi dan ekstensifikasi terkait pajak daerah.

Baca Juga :  Pesan Busana Kain Inuh di Inacraft 2026, Bupati Egi Dukung Wastra Lampung Selatan Perluas Pasar

“Yang kedua, dukungan peningkatan kapasitas aparatur penguat pajak daerah melalui pendampingan teknis, analisis data, pengawasan, sosialisasi perpajakan, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak daerah,” kata Luky Alfirman.

Diketahui, penandatangan kerja sama tersebut diikuti 129 pemerintah daerah yang terdiri dari 10 provinsi, 105 kabupaten, 14 kota, serta 15 Kanwil DJP sebagai counterpart Pemda.

Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, DJP berharap dapat menerima sumber data penting untuk pengawasan kepatuhan pajak. (az)

Berita Terkait

Lamsel Fest 2026 Jadi Kado Istimewa untuk Warga, Bupati Egi: Sampai Jumpa Tahun Depan
Krakatoa Heritage Carnival 2026 Suguhkan Spektakel Budaya, Zulhas dan Ketua Umum Apkasi Apresiasi Langkah Maju Lampung Selatan
2.470 Lentera Terangi Malam Lamsel Fest 2026, Lampung Selatan Ukir Rekor Dunia MURI
HUT ke-70 Lampung Selatan, Bupati Egi: Pembangunan Harus Berdampak bagi Rakyat
Lamsel Fest 2026 Buka Panggung bagi Musisi Lokal, Talenta Daerah Tak Sekadar Jadi Penonton
Aksi Drifting Zita Anjani Warnai Lamsel Fest 2026, Buka Peluang Sport Tourism Lampung Selatan
Lamsel Fest 2026 Resmi Dibuka, Kado HUT ke-70 Lampung Selatan untuk Seluruh Warga
Lamsel Fest 2026 Tak Sekadar Sajikan Hiburan, Warga Bisa Nikmati Beragam Layanan Gratis
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 22:28 WIB

Lamsel Fest 2026 Jadi Kado Istimewa untuk Warga, Bupati Egi: Sampai Jumpa Tahun Depan

Sabtu, 14 November 2026 - 22:36 WIB

Krakatoa Heritage Carnival 2026 Suguhkan Spektakel Budaya, Zulhas dan Ketua Umum Apkasi Apresiasi Langkah Maju Lampung Selatan

Sabtu, 14 November 2026 - 22:32 WIB

2.470 Lentera Terangi Malam Lamsel Fest 2026, Lampung Selatan Ukir Rekor Dunia MURI

Jumat, 13 November 2026 - 22:49 WIB

HUT ke-70 Lampung Selatan, Bupati Egi: Pembangunan Harus Berdampak bagi Rakyat

Jumat, 13 November 2026 - 22:46 WIB

Lamsel Fest 2026 Buka Panggung bagi Musisi Lokal, Talenta Daerah Tak Sekadar Jadi Penonton

Berita Terbaru

BREAKING NEWS

Pemprov Lampung Targetkan Perbaikan Jalan di 600 Desa pada 2027

Sabtu, 21 Nov 2026 - 17:27 WIB