LampungCorner.com,Tubaba — Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, diduga telah menyalahgunakan aset pemerintah berupa kendaraan dinas sewa milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat.
Dugaan ini mengemuka setelah kendaraan tersebut diketahui digunakan oleh Ketua KONI Tubaba, Kodari, dan bahkan telah mengalami pergantian pelat Nomor Polisi (Nopol).
Bendahara Aset Disdikbud, Riwan, mengonfirmasi bahwa mobil tersebut sebelumnya merupakan kendaraan dinas untuk Sekretaris Disdikbud yang telah pensiun, dan kemudian dialihkan ke Kabid Dikdas. Namun, belakangan dipinjam oleh Ketua KONI tanpa ada surat administrasi resmi.
“Mobil dinas sewa itu sebenarnya punya Sekretaris, dan dipakai oleh Kepala Bidang Dikdas, karena Pak Sekretaris sudah pensiun sejak tahun lalu. Tapi sekarang dipinjam oleh Ketua KONI,” ujar Riwan saat diwawancarai media, Senin (28/7/2025).
Ia menerangkan, bahwa peminjaman kendaraan tersebut hanya dilakukan secara lisan, tanpa surat atau prosedur administrasi yang jelas.
“Itu minjam secara lisan saja, kalau tidak salah sudah agak lama, mungkin sudah sebulan lebih dipakainya. Adapun pelat Nopolnya, yang jelas tanda kendala sini Tubaba (Q), karena itu mobil dinas sewa,” terangnya.
Ironisnya, pelat nomor kendaraan yang semula menggunakan kode “Q” (wilayah Tubaba), kini diduga telah diganti menjadi BE 1633 TW, yang bukan termasuk nomor registrasi kendaraan dinas di Kabupaten Tubaba. Hal ini tentunya bukan masalah sepele, dan dapat mengarah pada indikasi pelanggaran hukum terkait penggunaan dan pemalsuan identitas kendaraan dinas, sehingga menimbulkan konsekuensi pidana.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Ketua KONI Tubaba terkait legalitas peminjaman kendaraan dan dugaan manipulasi penggantian pelat nomor tersebut.
Publik dan pengamat kebijakan daerah pun menyoroti kasus ini sebagai bentuk lemahnya pengawasan aset daerah, apalagi diketahui KONI Tubaba sebelumnya juga telah diberikan kendaraan operasional pelat merah oleh Pemkab dan kini tidak tahu dimana keberadaannya. Hal ini mempertegas adanya indikasi pengelolaan aset yang amburadul, bahkan berpotensi merugikan negara.
Beberapa pihak pun mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Masyarakat berhak tahu ke mana arah pengelolaan aset publik. Jika benar terjadi pelanggaran, tidak boleh ada impunitas siapapun pelakunya, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan fasilitas negara. (Rian)
