LampungCorner.com, TUBABA – Rencana pembangunan menara telekomunikasi setinggi sekitar 62 meter di Tiyuh Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), mulai dibahas lintas sektor.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kabupaten Tubaba yang dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tubaba, Eri Budi Santoso, Selasa (22/9/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tubaba. Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Camat Pagar Dewa, perwakilan perusahaan, tokoh masyarakat, serta tamu undangan turut hadir dalam pembahasan tersebut.
Rapat FPRD menjadi ruang bersama untuk mengkaji rencana pembangunan menara telekomunikasi dari berbagai sisi. Tidak hanya menyangkut kelengkapan administrasi, pembahasan juga mencakup aspek teknis, kondisi faktual di lapangan, hingga kesesuaian rencana dengan ketentuan penataan ruang yang berlaku.
Dalam sambutannya, Eri Budi Santoso mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak dalam pembahasan tersebut. Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan agar setiap rencana pemanfaatan ruang dapat dikaji secara menyeluruh, terkoordinasi, serta berjalan sesuai prosedur.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk membicarakan dan menyelesaikan berbagai hal secara bersama-sama. Kami berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan,” ujar Eri.
Ia menegaskan, setiap rencana pemanfaatan ruang harus dikaji secara cermat dengan melibatkan OPD sesuai kewenangan masing-masing.
Kajian tersebut, kata dia, tidak hanya menyangkut pemeriksaan dokumen administrasi, tetapi juga harus melihat kondisi nyata di lapangan serta kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen dan ketentuan penataan ruang.
Eri juga mengingatkan agar pembahasan tidak berhenti pada persoalan administratif. Kondisi faktual dan pemanfaatan ruang di lokasi rencana pembangunan harus menjadi bagian penting dalam proses kajian.
Dengan begitu, apabila ditemukan persoalan atau terdapat hal yang perlu disesuaikan, seluruh pihak dapat membahasnya dan mencari solusi secara bersama-sama.
“Kita ingin seluruh proses ini berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan. Karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergi dari seluruh pihak yang terlibat,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan PT Bina Mitra Sehati (BMS), Wahyudi, memaparkan rencana perusahaan untuk membangun menara telekomunikasi di wilayah Tubaba, khususnya di Tiyuh Pagar Dewa.
Wahyudi menjelaskan, PT BMS merupakan perusahaan yang bergerak sebagai pemilik maupun operator dalam pengelolaan usaha serta memiliki pengalaman dalam pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi.
“Kami hadir untuk menyampaikan rencana investasi dan pembangunan menara telekomunikasi. Rencana ini kami sampaikan untuk dapat dibahas bersama, sehingga dari sisi administrasi, teknis maupun penataan ruang dapat diketahui dan dipenuhi sesuai ketentuan,” jelas Wahyudi.
Dalam pemaparannya, ia menyebut menara telekomunikasi yang direncanakan memiliki ketinggian sekitar 62 meter. Sementara lahan yang disiapkan untuk lokasi pembangunan memiliki luas sekitar 10 x 10 meter persegi.
Namun, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tubaba dan OPD terkait. Pihak perusahaan pun menyatakan siap mengikuti seluruh prosedur dan tahapan yang ditetapkan pemerintah daerah.
“Kami tentu berharap rencana ini dapat dibahas bersama-sama, baik dari sisi administrasi, teknis maupun kesesuaian dengan ketentuan penataan ruang yang berlaku. Kami siap mengikuti prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” ujarnya.
Wahyudi menambahkan, dokumen dan gambaran rencana pembangunan yang disampaikan menjadi bahan dalam proses pembahasan bersama.
Koordinasi dengan pemerintah daerah dinilai penting agar rencana investasi tersebut dapat diproses sesuai ketentuan sekaligus tetap memperhatikan kondisi lokasi pembangunan.
Selanjutnya, rapat Pokja FPRD menjadi ruang bagi OPD dan pihak terkait untuk memberikan masukan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing.
Pembahasan dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai rencana pemanfaatan ruang di lokasi yang diajukan, sekaligus memastikan berbagai aspek yang berkaitan dengan rencana pembangunan dapat dikaji secara menyeluruh.
Melalui mekanisme tersebut, Pemkab Tubaba terus mendorong agar setiap rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang dilaksanakan secara terarah dan terkoordinasi, dengan tetap memperhatikan ketentuan tata ruang serta kondisi faktual di lapangan.
Dengan adanya pembahasan lintas sektor melalui Pokja FPRD, setiap rencana pembangunan diharapkan dapat diproses secara tertib dan sesuai ketentuan, sekaligus mendukung pengembangan infrastruktur dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)
