PESAWARAN – Anggaran daerah bukan sekadar deretan angka di atas kertas. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pesan itu ditegaskan Bupati Pesawaran Nanda Indira B., saat menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesawaran, Senin (12/10/2026).
Bupati Nanda menekankan, penyusunan kebijakan anggaran harus dilakukan secara terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil pembangunan. Dengan demikian, alokasi belanja daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan riil masyarakat.
Rapat paripurna yang berlangsung di GSG Pemkab Pesawaran tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran Achmad Rico Julian. Hadir pula para wakil ketua dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta para camat.
Menurut Nanda, KUA dan PPAS merupakan fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal, prioritas program, hingga pembagian anggaran daerah. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2027, sekaligus diselaraskan dengan RPJMD 2025–2029, kebijakan pembangunan Provinsi Lampung, dan arah kebijakan fiskal nasional.
“KUA dan PPAS bukan sekadar tahapan administratif, melainkan fondasi politik anggaran untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat bergerak menuju hasil pembangunan yang nyata,” tegas Nanda.
Dalam rancangan KUA 2027, Pemkab Pesawaran mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50–6,00 persen. Sementara tingkat kemiskinan ditargetkan berada di kisaran 9,00–10,00 persen, pengangguran terbuka 3,70–4,00 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,70–71,99 poin.
Untuk mengejar target tersebut, sejumlah sektor strategis menjadi perhatian. Di antaranya peningkatan produktivitas pertanian, kehutanan, dan perikanan; penguatan hilirisasi komoditas unggulan seperti kakao, kelapa, kopi, dan hasil perikanan; serta pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan ekonomi kreatif.
Selain itu, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas juga menjadi prioritas. Pemkab Pesawaran turut menargetkan percepatan penurunan prevalensi stunting hingga 11,37 persen.
Pendapatan Rp1,072 Triliun, Belanja Rp1,057 Triliun
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran dalam rancangan KUA-PPAS 2027 diproyeksikan mencapai Rp1,072 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp140,36 miliar dan pendapatan transfer Rp931,78 miliar.
Untuk memperkuat kapasitas pendapatan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi, memperluas kanal pembayaran nontunai, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan pemanfaatan aset daerah.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,057 triliun. Alokasi tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Penggunaan anggaran akan diprioritaskan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM), memperkuat pelayanan dasar, serta membiayai program pembangunan yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat.
Sejumlah agenda strategis masuk dalam prioritas belanja. Mulai dari pengurangan kemiskinan dan stunting, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan dan ekonomi desa, hingga dukungan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, dan penyediaan rumah layak huni.
Pada aspek pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp3,308 miliar yang bersumber dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp18,26 miliar dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
Nanda menegaskan, rancangan KUA dan PPAS 2027 tersebut masih akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Pesawaran. Pembahasan diharapkan mampu mempertajam sasaran pembangunan, menyelaraskan program prioritas, serta memastikan setiap alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.
Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai menjadi kunci agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Target akhirnya, pertumbuhan ekonomi meningkat, pelayanan publik semakin berkualitas, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Pesawaran sebagai bagian dari tahapan pembahasan rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027. (*)
Editor: Furkon Ari
