Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (23/2/2026).
Aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pendidikan serta kebijakan publik di Provinsi Lampung.
Dalam orasinya, massa aksi menyuarakan enam tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD sebagai wakil rakyat. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Enam tuntutan tersebut meliputi:
1. Menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama kebijakan negara.
2. Mewujudkan pendidikan gratis.
3. Menambah anggaran pendidikan.
4. Meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
5. Memindahkan siswa SMA Siger ke sekolah yang memiliki legalitas dengan jaminan beasiswa.
6. Mendorong regulasi pajak progresif untuk dialokasikan sebagai anggaran pendidikan.
Rombongan mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giiri Akbar, Anggota DPRD Lesty Putri Utami, Syukron Muchtar, Budhi Condrowati dan lainnya.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, yang turun langsung menemui massa aksi, menyampaikan apresiasinya terhadap mahasiswa yang tetap menyuarakan aspirasi di tengah bulan suci Ramadan.
“Saya mengapresiasi mahasiswa yang di tengah puasa rela berpanas-panasan memperjuangkan masa depan pendidikan,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi V yang membidangi sektor pendidikan, Syukron menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
“Sebagai anggota Komisi V, saya akan berupaya mengawal aspirasi mahasiswa. Saya juga mengajak kolega di Komisi V untuk sama-sama mengawal aspirasi ini,” tegasnya.
Ia berharap pihak eksekutif segera menindaklanjuti tuntutan tersebut demi perbaikan sistem pendidikan di Provinsi Lampung.
“Saya berharap eksekutif dapat mem-follow up tuntutan dan aspirasi mahasiswa demi perbaikan sistem pendidikan di Lampung,” tambahnya.
Aksi damai tersebut ditutup dengan penandatanganan enam pernyataan sikap yang disaksikan Ketua DPRD Lampung dan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, dengan harapan adanya respons konkret dari pemerintah daerah dalam waktu dekat. (*)
