Fraksi Demokrat Minta Pemkab Lamsel Lakukan Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah

- Jurnalis

Jumat, 21 Juni 2024 - 14:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampungcorner.com, Lamsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan, dari Fraksi Demokrat mengapresiasi pemerintah atas capaian dalam pengelolaan keuangan.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat Jenggis Khan Haikal saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya pada Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan dengan agenda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dipusatkan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, Jum,at (21/6/2024)

Menurutnya akan lebih baik lagi jika dilakukan perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah, khususnya agar memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan juga pelayanan prima kepada masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan harus terus berupaya memaksimalkan pencapaian dan peningkatan prestasi dalam segala aspek, baik dalam pengelolaan keuangan maupun pengembangan daerah melalui inovasi-inovasi teknologi.”ujar Jenggis saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya.

Baca Juga :  Poltekimipas 2026 Buka Formasi Khusus Putra-Putri Papua

Dalam pendapat akhirnya fraksi Demokrat melalui juru bicaranya mengatakan, terkait penyerapan barang dan jasa sudah dilakukan semua OPD tanpa mengurangi kualitas yang sudah ditetapkan.

“Ada beberapa hal yang sudah dicapai dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023, namun agar lebih ditingkatkan lagi, hingga ke depannya dapat membuat target pencapaian yang maksimal serta menggali secara kreatif dan inovatif.”kata dia.

Anggota Komisi III DPRD Lampung Selatan itu juga meminta agar sumber-sumber pendapatan alternatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada, secara efektif dan efisien yang berdasarkan pada kultur budaya kearifan lokal dan keberpihakan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan.

Baca Juga :  SPAK Imigrasi Kalianda 98,45, Kakanim: Kepercayaan Masyarakat Harus Dijaga

“Dalam hal teknis di lapangan, kepala OPD terkait harus memerintahkan bersama PPTK supaya memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sesuai tanggungjawab.”terang Jenggis.

“Kami berharap program pemerintah ke depan bisa lebih memperhatikan fokus, efisiensi dan kebutuhan yang mendasar yang ada di masyarakat. Terutama dalam hal pembenahan infrastruktur jalan, irigasi juga kebutuhan jaringan internet hingga ke pelosok desa,”imbuhnya. (red)

Berita Terkait

General Manager ASDP Bakauheni: HPN dan Porwanas 2027 Jadi Sejarah bagi PWI Lampung
SPAK Imigrasi Kalianda 98,45, Kakanim: Kepercayaan Masyarakat Harus Dijaga
Nilai Kepuasan 98,06, Imigrasi Kalianda Tak Mau Cepat Berpuas Diri
Pekerja Informal di Trans Tanjungan Didorong Ikut BPJS Ketenagakerjaan
PNS Kementerian Imigrasi Bisa Ikut Seleksi Poltekimipas, Usia Maksimal 25 Tahun
Poltekimipas 2026 Buka Formasi Khusus Putra-Putri Papua
Mau Jadi Taruna Poltekimipas? Siapkan 12 Dokumen Ini
Wisata Dominasi Permohonan Paspor di Imigrasi Kalianda, Capai 3.721 Pemohon
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 25 September 2026 - 21:15 WIB

General Manager ASDP Bakauheni: HPN dan Porwanas 2027 Jadi Sejarah bagi PWI Lampung

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

SPAK Imigrasi Kalianda 98,45, Kakanim: Kepercayaan Masyarakat Harus Dijaga

Jumat, 4 September 2026 - 09:59 WIB

Nilai Kepuasan 98,06, Imigrasi Kalianda Tak Mau Cepat Berpuas Diri

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 15:16 WIB

Pekerja Informal di Trans Tanjungan Didorong Ikut BPJS Ketenagakerjaan

Senin, 24 Agustus 2026 - 18:32 WIB

PNS Kementerian Imigrasi Bisa Ikut Seleksi Poltekimipas, Usia Maksimal 25 Tahun

Berita Terbaru

Pariwisata

Dari Kebun ke Cangkir, Wonosari Buka Wisata Edukasi Teh

Senin, 5 Okt 2026 - 18:54 WIB

LC TV Story

Prabowo Sematkan Bintang Mahaputera kepada Tujuh Jenderal

Senin, 5 Okt 2026 - 13:13 WIB