Lampungcorner.com, Bandar Lampung – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terus menunjukkan taringnya dalam penanganan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (STA 100+200 s/d STA 112+200).
Hingga kini, Kejati Lampung berhasil mengumpulkan pengembalian kerugian keuangan negara dari para tersangka dengan total nilai fantastis mencapai Rp11,14 miliar.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung Ricky Ramadhan, yang menegaskan komitmen Kejaksaan dalam memulihkan kerugian negara.
“Salah satu tersangka telah menyerahkan uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp6 miliar, menjadikan total pengembalian oleh tersangka tersebut mencapai Rp7,42 miliar,” ungkap Ricky. “Jika ditotal dari seluruh tersangka, jumlahnya mencapai Rp11,14 miliar.”
Seluruh dana pengembalian ini tidak mengendap begitu saja, melainkan telah ditempatkan di Rekening Penerimaan Lainnya (RPL) 017 Kejati Lampung pada Bank Syariah Indonesia (BSI), menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.
Pengembalian uang kerugian negara ini merupakan bagian integral dari proses hukum yang akan diperhitungkan mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan.
Nantinya, setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), seluruh uang sitaan dan rampasan ini akan disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), memastikan dana tersebut kembali untuk kepentingan rakyat.
Keberhasilan ini tidak hanya sekadar angka, melainkan penegasan komitmen Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang tidak hanya berfokus pada penghukuman badan, tetapi juga pada pemulihan aset negara (asset recovery).
Kejati Lampung masih terus mengupayakan pemulihan kerugian negara secara maksimal dengan menelusuri aset para tersangka serta mendalami keterangan dari saksi-saksi.
Proses penyidikan, termasuk atas nama tersangka IN, juga masih terus berjalan. Hal ini untuk memastikan apakah ada pihak lain yang turut terlibat, menunjukkan keseriusan Kejati dalam membongkar tuntas praktik korupsi.
Melalui langkah progresif ini, Kejaksaan Tinggi Lampung kembali menegaskan bahwa penegakan hukum harus memberikan dampak nyata bagi penyelamatan keuangan negara.
Kejati Lampung berkomitmen untuk menangani perkara ini secara transparan dan akan terus menyampaikan setiap perkembangannya kepada publik sebagai wujud akuntabilitas institusi.
“Penegakan hukum yang berintegritas adalah pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap rupiah uang negara yang berhasil diselamatkan adalah kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Ricky. (*)
