LampungCorner.com, LAMPUNG UTARA – Perebutan 11 kursi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara (Lampura) mulai memasuki babak berikutnya. Hingga penutupan pendaftaran, Jumat (25/9/2026) pukul 16.27 WIB, sebanyak 60 Aparatur Sipil Negara (ASN) tercatat mendaftar untuk mengisi 11 jabatan yang dilelang secara terbuka.
Jumlah tersebut memastikan seluruh jabatan yang dibuka panitia telah memiliki pelamar. Namun, 60 nama yang masuk belum otomatis dinyatakan sebagai peserta yang berhak mengikuti seluruh rangkaian seleksi.
Sebelum masuk ke tahapan berikutnya, panitia masih akan melakukan verifikasi persyaratan administrasi serta penilaian rekam jejak masing-masing pelamar.
Seleksi terbuka tersebut dibenarkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampura, Hendri Dunant. Pendaftaran dibuka sejak 11 September dan ditutup pada 25 September 2026.
Dari daftar pelamar yang dihimpun, jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi salah satu yang paling banyak diminati, dengan delapan pelamar.
Mereka adalah Iim Agus Muslim, Doni Ferwari, Budiman Tohir, Dicky Fahlevi Suudi, Nerwan, Nebokadnezer S., Muhamad Randhy Pratamas, dan Anton Widawan Rahman.
Sementara itu, jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) diikuti tujuh pelamar, yakni Apriyadi, Heny Meyrastika, Iskandar Helmi, Biantori, Syamsi Syarifuddin, Antoni Effendi, dan M. Taslim Hasan.
Jumlah yang sama tercatat untuk jabatan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, dengan pelamar Andriyani Salim, Hepni, Dedi Nurman, Indra Gunawan, Zainal K., Iswany Hendri, dan Meity Zahara.
Selanjutnya, jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) masing-masing diikuti enam pelamar.
Untuk Disdukcapil, terdapat Imam Sampurna, Yustian, M. Ridho Alrasyidi, Rahardian Aksa, Husnul Karomi, dan Andin Budiman Patikraton.
Sedangkan Disparbud diikuti Ahmad Agus Rama Halik, Iwan Sagitariza, Adila Indriani, Rahmat Suhaimi, Aspriyanto, dan Sapto Prumo.
Kemudian, jabatan Kepala BKPSDM memiliki lima pelamar, yaitu Hendry Dunant, Heri Fitriansyah, Idrus, Novrida Nunyai, dan Yenni Rilia.
Jumlah yang sama terdapat pada jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT), dengan pelamar Redho Tiansya, Kasim, Hamami, Joni Bahri, dan Chandra Khairil.
Sementara itu, empat pelamar tercatat untuk jabatan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, yakni Heri Rahman, Muhammad Erwin Syah, Yovita Agustina, dan Ramon Trioza.
Jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang (Perkim) juga diikuti empat pelamar. Mereka adalah Dirgantara, Rico Budiyanto, Saukat, dan Yunada.
Jumlah yang sama terdapat pada jabatan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), dengan nama Muhamad Husnan Tamrin, Reza Nompi Saleh, Aprizal, dan Suwarso.
Sedangkan Dinas Kesehatan memiliki empat pelamar, yakni dr. Theresia Hutabarat, Asianto, dr. Dian Mauji, dan Lisa Novriani.
Meski seluruh 11 jabatan telah memiliki pelamar, proses seleksi masih cukup panjang. Panitia akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan administrasi dan penilaian rekam jejak sebelum peserta melangkah ke tahapan berikutnya.
Wakil Ketua Panitia Seleksi, Syarif Hidayat AR, mengatakan proses seleksi masih berjalan dan setiap keputusan akan dituangkan melalui keputusan serta pengumuman pada masing-masing tahapan.
“Saat ini proses pelaksanaan sedang berlangsung, adapun keputusan dan tindak lanjutnya akan dituangkan dalam keputusan dan pengumuman setiap tahapan yang ada,” ujar Syarif dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).
Setelah pendaftaran ditutup, tahapan berikutnya dijadwalkan berupa seleksi atau penilaian berkas dan rekam jejak pada 26 September 2026.
Selanjutnya, peserta akan mengikuti uji kompetensi pada 27-29 September 2026. Hasil uji tersebut kemudian akan ditentukan melalui rapat panitia seleksi (pansel).
Tahapan berikutnya yakni pembuatan makalah, presentasi, sekaligus wawancara yang dijadwalkan berlangsung pada 4-6 Oktober 2026.
Hasil keseluruhan tahapan tersebut rencananya diumumkan pada 7 Oktober 2026.
Syarif menjelaskan, setiap tahapan akan diumumkan setelah melalui rapat penilaian pansel. Khusus hasil uji kompetensi, panitia akan melaporkannya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dari proses tersebut, nantinya BKN akan memberikan tiga nama untuk masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) kepada Bupati Lampura selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Selanjutnya, salah satu dari tiga nama tersebut akan ditetapkan untuk menduduki posisi kepala OPD.
“Setiap tahapan akan diumumkan yang sebelumnya melalui rapat penilaian pansel. Hasil uji kompetensi akan dilaporkan oleh panitia ke BKN, nanti dari BKN akan turun tiga nama untuk masing-masing OPD kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ditetapkan salah satunya menduduki posisi Kepala OPD,” papar Syarif.
Khusus untuk Disdukcapil, prosesnya diperkirakan membutuhkan waktu lebih panjang. Sebab, selain menunggu rekomendasi dari BKN, proses tersebut juga harus menunggu rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Saya tidak bisa memastikan, tetapi mudah-mudahan Oktober semuanya sudah terisi secara definitif,” pungkas Syarif. (*)
