LampungCorner.com, PESAWARAN – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung (Unila) melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) melalui program dana padanan (matching fund) berupa penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kabupaten Pesawaran.
Adapun program yang dibahas dalam kegiatan ini, yaitu mengenai Rancangan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dan Standar Keamanan Informasi Publik (SKIP) yang dituangkan melalui draft atau rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Dalam sambutan, Kepala Dinas Kominfotiksan Pesawaran Jayadi Yasa menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara Universitas Lampung dan Dinas Kominfo Pesawaran dalam program ini.
Menurut Jayadi, pengembangan layanan publik berbasis teknologi modern, menjadi aspek penting dalam upaya peningkatan efisiensi layanan kepada masyarakat.
“Harapan saya dengan adanya kolaborasi ini dapat membuat Kominfo semakin terdepan serta dapat tumbuh dan besar bersama Universitas Lampung,” kata Jayadi di ruang Training Center Diskominfo Pesawaran, Senin (14/10/2024).
Sementara itu, Reviewer Program Erwanto, mengatakan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan untuk memberikan masukan terhadap pengembangan lebih lanjut.
“Bersama-sama kita mencari jalan keluar dari masalah yang ada dan meningkatkan kualitas kerjasama ini dalam sisa waktu yang masih ada sehingga apa yang kita rencanakan dapat kita capai,” ujar Erwanto.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang PPIP Diskominfotiksan Pesawaran, Ihsan Taufiq, menyampaikan bahwa pengajuan permintaan informasi dari masyarakat selama 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan.
“Melihat besarnya permintaan informasi tersebut, maka perlu bagi Pemkab Pesawaran untuk menyusun standar layanan informasi yang tepat dan sesuai dengan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta aturan turunannya. Termasuk berupaya mencari referensi mengenai langkah-langkah yang tepat untuk mengelola standar layanan informasi publik di lingkungan Perangkat Daerah,” paparnya.
Ihsan mengatakan, dengan adanya peraturan Bupati mengenai Standar Layanan Informasi Publik ini diharapkan peraturan mengenai segala substansi terkait layanan informasi publik bisa lebih jelas dan terkonsep secara aturan.
“Dan apa yang akan disusun ini, berupa muatan, definisi, maupun pengaturan apa yang sangat teknis. Jadi bukan lagi berbicara soal pengertian atau konsep-konsep yang perlu diterjemahkan,” tutup Ihsan. (*)
Laporan: Paggy
Editor: Furkon Ari













